SHARE
Mahasiswa Gayo Merdeka unjuk rasa di depan kantor DPRA menolak Himne Aceh (Foto: Harian MedanBisnis)

CHENNAI Exprees adalah sebuah film layar lebar India yang dibintangi oleh mega bintang India, Shah Rukh Khan dan artis berparas ayu, Deepika Padukone. Film itu yang berhubungan erat dengan multikultarisme Negara India, tentang perbedaan suku dan bahasa.

Sinopsis intisari dari film ini adalah Shah Rukh Khan yang berasal India bagian utara yang lingkungan masyarakatnya sehari-hari berbahasa Hindi dengan percampuran bahasa Inggris sedangkan Deepika Padukone yang berasal dari India bagian Selatan, dengan bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Tamil.

Perbedaan bahasa itu, ternyata menyulitkan Shah Rukh Khan untuk memahami bahasa keluarga besar si Gadis berparas cantik tersebut. Karena keluarga gadis itu hanya bisa berbahasa Tamil dan tidak bisa berbahasa Hindi.

Makna filosofi yang terkandung dalam film itu menceritakan bahwa negara sebesar India yang memiliki jumlah penduduk stu miliar manusia, memiliki bahasa popular Hindi, tapi belum bisa menjadikan bahasa ini menjadi bahasa pemersatu. Karena masih banyak penduduk di India tidak menjadikan bahasa Hindi sebagai bagian dari identitas mereka, tapi masih banyak menggunakan bahasa daerah mereka seperti, bahasa Tamil, Marathi, Bengali dan lain sebagainya.

Pada konteks Provinsi Aceh, Bahasa Aceh merupakan bahasa yang paling populer dan akrab digunakan oleh sebagian besar masyarakat Aceh tentunya, secara geografis bahasa ini digunakan oleh masyarakat sepanjang Pantai Utara Timur yang terdiri dari daerah, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Lhokseumaweu, Aceh Timur dan sebagian Kota Langsa.

Di Pantai Barat Selatan, mulai Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Sebagian Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, di Hampir Semua wilayah Aceh memang menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa keseharian di dalam kehidupannya.

Namun tidak semua masyarakat Aceh, menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa mereka, ada juga suku anak bangsa lainya seperti, Suku Gayo yang bahasa persatuan mereka dan seharinya memakai bahasa Gayo, sebagian besar etnis ini mendiami areal wilayah Bener Meuriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Lokop Aceh Timur, dan Pulo Tiga Aceh Tamiang.

Ada juga suku Aneuk Jameu yang menggunakan bahasa Jamu (sejenis bahasa yang berasal dari Minangkabau), Suku bangsa ini tinggal di sebagian Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Aceh Barat. Di Aceh Tamiang, juga terdapat Suku Melayu yang menggunakan bahasa Melayu.

Pada Lanskap geografis kepulauan Simeulue, ada Suku Simeulue yang mempuyai tiga bahasa yang dominan dalam kehidupan sehari yakni, bahasa Devayan, bahasa Sigulai, dan bahasa Leukon. Dan yang terakhir Suku Kluet yang mayoritas tinggal di beberapa kecamatan di Aceh Selatan, seperti, kecamatan Kluet Utara, Kluet Timur, Kluet Selatan, dan Kluet Tengah. Mereka juga tidak berbahasa Aceh tapi berbahasa Kluet.

Berdasarkan uraian di atas, Aceh memiliki beraneka ragam suku, bangsa dan bahasa. Beberapa minggu lalu pemerintah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengeluarkan sebuah sayembara untuk untuk membuat Himne Aceh, perlombaan sayembara ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp 220.000.000 beserta plakat dan piagam penghargaan untuk tujuh pemenang nominasi. Untuk pemenang utama akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 100.000.000. Sementara enam pemenang nominasi lainya masing-masing diberikan hadiah sebesar Rp 20.000.000.

Kriteria Himne yang diperlombakan harus mencerminkan budaya Aceh, berlandaskan syariat islam, aspek filosofis, historis, sosiologis, politis, dan dinamika masyarakat Aceh, dilantunkan dalam bahasa Aceh.

Namun lantunan himne yang mengharuskan himne Aceh dilantunkan kedalam bahasa Aceh, kemudian memunculkan polemik dan protes oleh Masyarakat Gayo melalui aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi mahasiswa dan Pelajar Gayo, dalam aksi tersebut mereka minta DPRA untuk meninjau ulang lirik Himne itu, karena mendiskriminasikan keragaman yang ada di provinsi Aceh. Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Gayo meminta untuk himne Aceh tidak menggunakan bahasa Aceh, tapi diganti dengan bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia.

Harmoni dalam perbedaan
Keberagaman memang acapkali dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik suku bangsa, ras, agama dan antargolongan (SARA) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keragaman yang ada di Aceh hendaknya dikelola secara maksimal tanpa mengeluarkan aturan kebijakan yang merugikan keberagaman yang ada di Aceh.

Dalam hal perbedaan Firman Allah SWT yang mengisyaratkan bahwa arti pentingnya komunikasi antar suku-budaya. “Wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya di antara kalian saling mengenal (Al Hujarat :13).

Komunikasi dua arah yaitu, komunikasi sosial dan budaya diperlukan untuk menghadrikan dialog yang kontruktif untuk dapat memahami antar satu sama lainya.Melalui dialog maka berbagai aspirasi masyarakat yang berbeda suku-budaya sehingga saling memahami apa kepentingan bersama. Dialog juga secara moral merupakan tindakan yang pantas untuk menemukan hubungan antar budaya-manusia, dan antar-manusia.

Berdasarkan buku yang saya di baca bahwa endatu kita memiliki tiga bahasa resmi yang berlaku di seluruh Aceh, yakni, Bahasa Aceh, Bahasa Melayu, dan Bahasa Arab. Bahasa Aceh digunakan sebagai bahasa sehari-hari rakyat dalam pergaulan sehari-hari.

Sedangkan bahasa Melayu dipergunakan untuk komunikasi di Kerajaan Aceh Darussalam, adapun fungsi bahasa Melayu ketika itu adalah sebagai berikut, Bahasa Istana, Bahasa Sarakarta, Bahasa Ilmu Pengetahuan, Bahasa pengantar pengajaran, Bahasa pengucapan pasaran, Bahasa perhubungan antar wilayah kerajaan, Bahasa media dakwah, Bahasa diplomasi, Bahasa suarat menyurat.

Sedangkan bahasa Arab berfungsi sebagai bahasa agama perhubungan antar ulama bahasa pengantar pada dayah-dayah dan bahasa perhubungangan antar negara-negara islam. (Hasbi Amiruddin, 2008: 181-183).

Pengalaman endatu kita dalam mengelola keberagaman hendaknya, menurut hemat penulis patut untuk mengikuti jejak langkah mereka untuk diaplikasikan dalam lingkungan pemerintah. Walaupun kita dengan mereka berbeda lorong waktunya hampir ratusan tahun, namun pola pikir endatu kita lebih maju untuk bisa hidup harmoni dalam keberagaman perbedaan suku, ras dan etnis.

Sudah menjadi perhatian bersama, jika ingin mengeluarkan suatu kebijakan berhubungan dengan identitas keacehan, lebih baiknya diajak dan dirangkul bersama dengan suku lainya yang ada di Aceh, karena Aceh ini milik bersama bukan kelompok tertentu. Dengan menerapkan pola itu, kedepannya Aceh akan lebih harmonis dalam perbedaan.

Oleh: Tibrani (Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universias Syiah Kuala juga Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP).

Komentar

SHARE
Redaksi
aceHTrend menghadirkan berita dan opini yang dibutuhkan warga. Media ini didirikan oleh PT. Aceh Trend Mediana sebagai perusahaan pers untuk menjadi sarana berbagi informasi dan promosi bagi warga masyarakat, pebisnis, serta instansi pemerintahan yang ada di Aceh dan sekitarnya. Hubungi kami: [email protected]