BERBAGI
Foto: csicop.org

Pramugari yang mendarat di Aceh harus menggunakan jilbab dan busana muslimah. Kira-kira demikian inti surat dari Bupati Aceh Besar kepada sejumlah maskapai penerbangan dari dan ke Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang. Menurut informasi dari beberapa media, yang menjadi tujuan amaran ini adalah demi tegaknya syariat Islam di Aceh.

Menyikapi seruan ini, beberapa maskapai menunjukkan sikap berbeda, namun secara umum mereka nampak sepakat dengan Bupati Aceh Besar terkait pakaian muslimah bagi pramugari. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia misalnya, seperti dirilis acehtribunnews.com (01/02/18) mulai hari itu mewajibkan seluruh pramugarinya yang mendarat di SIM untuk menggunakan kerudung.

Sikap berbeda ditunjukkan oleh Maskapai Penerbangan Malaysia, Air Asia yang justru menugaskan pramugara untuk penerbangan ke Aceh. Sementara Maskapai Penerbangan Citilink seperti dicatat kompas.com (31/01/18) sudah mewajibkan pramugari yang terbang ke Aceh untuk menggunakan jilbab sejak pertama sekali maskapai itu beroperasi pada Maret 2016.

Sikap dukungan terhadap amaran Bupati Aceh Besar juga datang dari Menteri Perhubungan. Pak Menteri seperti dikutip tirto.co.id menyebut bahwa usulan penggunaan jilbab bagi pramugari hanya berlaku di Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam.

Namun demikian, meskipun sebagian maskapai telah menyatakan sepakat dengan penggunaan jilbab bagi pramugari, tapi dalam praktiknya, sebagaimana tersebar via media sosial, terlihat foto penggunaan jilbab oleh oknum pramugari yang cenderung asal-asalan dengan hanya menutup sebagian kepala, sementara betis mulusnya masih dishare gratis sehingga betis dan paha itu bisa difollow oleh siapa pun.

Selain dukungan, himbauan yang disampaikan Bupati Aceh besar ini juga sempat mendapat kritik dari berbagai kalangan. Tirto misalnya mencoba mempertanyakan apakah kewajiban menggunakan jilbab bagi pramugari yang terbang ke Aceh tersebut murni penegakan syariat atau hanya sekedar manuver politik.

Pada prinsipnya sebagai masyarakat Aceh dan muslim pula, saya sangat sepakat dengan surat yang diajukan oleh Pak Bupati kepada sejumlah maskapai penerbangan agar para pramugari memakai jilbab. Namun sayangnya ada maskapai yang justru menyiasati amaran tersebut dengan mengirimkan pramugara. Memang tidak ada yang salah dengan penggantian pramugari dengan pramugara. Tapi akan lebih indahnya jika pramugara yang dikirim ke Aceh dilengkapi dengan peci di kepala mereka.

Meskipun peci tidak menjadi indikator kesyar’ian pakaian seseorang, tapi setidaknya akan menunjukkan keseriusan maskapai tersebut dalam menyikapi amaran Bupati, bukan justru ulok, seperti menyikapi amaran larangan parkir dengan hanya menggeser kendaraan di samping plang tersebut.

Kita juga berharap semoga tidak ada maskapai penerbangan yang mengirimkan pramugara dari “lelaki gemulai” yang akhir-akhir ini telah menghehohkan Aceh. Sebab “pramugara gemulai” justru lebih berbahaya dari pramugari yang tidak menggunakan jilbab. Jangan sampai selamat dari kandang kelinci lantas masuk ke sarang biawak.

Seperti kita lihat, berjilbabnya sebagian pramugari dilandasi oleh amaran, bukan kesadaran, maka muncul sedikit kekhawatiran di benak kita semua. Bagaimana jadinya jika aksi berjilbab yang dipraktekkan pramugari hanya berlaku ketika mereka mendarat di Aceh, sementara pada saat terbang di angkasa mereka justru melepaskan jilbabnya? Tidak ada yang bisa menjamin, kecuali adanya konsistensi dari maskapai itu sendiri. Dan tentunya kita tidak berharap jika kemudian ada sebagian penumpang yang memilih meloncat dari pesawat hanya karena ada oknum pramugari yang tiba-tiba melepaskan jilbabnya.

Mengakhiri tulisan ini, kita semua berharap semoga saja amaran Pak Bupati menjadi awal bagi tumbuhnya kesadaran bersyariat di bumi Aceh. Artinya, kita tidak hanya “memenjara” syariat dalam ruang tertentu saja, sementara ruang-ruang lain kita biarkan kosong dari sentuhan syariat. Pelanggaran syariat dalam bentuk apa pun harus dicegah sebab kita merindukan syariat itu tegak merata di setiap lini kehidupan.

Sudah saatnya jalan-jalan di Aceh bersyariat sehingga kecelakaan dapat dihindari. Mulut-mulut politisi juga harus senantiasa dicuci dengan kesadaran syariat agar janji-janji palsu itu terbenam. Demikian juga dengan kantor-kantor pemerintah pun mesti disentuh dengan pendekatan syariat agar koruptor dan pencoleng uang rakyat segera “musnah” dari bumi Aceh.

Komentar

BERBAGI
Khairil Miswar
Khairil Miswar saat ini berstatus sebagai Mahasiswa PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Konsentrasi Pemikiran dalam Islam. Pada saat konflik Aceh berkecamuk penulis aktif dalam gerakan mahasiswa khususnya dalam aksi-aksi kemanusiaan dalam menangani pengungsi dan korban konflik. Pasca konflik penulis pernah terlibat dalam partai politik lokal sebagai Ketua Partai SIRA Bireuen. Saat ini penulis juga mengabdi sebagai seorang guru di sekolah rendah di perkampungan.