SHARE
Muhammad Reza Maulana, S.H, C.P.L. Kepada Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Penyeragaman KIP agar dipilih dengan jumlah ditentukan oleh KPU sebagaimana di propinsi lain di Indonesia adalah cara berfikir yang keliru dalam melihat Aceh. Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) UUPA oleh 571 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan mengharuskan menyesuaikan dengan ketentuan UU Pemilu sebagaimana Pasal 557 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dipandang tidak hanya dirasa melukai perasaan masyarakat aceh namun juga telah mengkerdil pengakuan pemerintah pusat tetang adanya “Kerifan Lokal Aceh”.

“Ketua KIP Ridwan Hadi yang baru saja memberikan statmentnya dengan menyatakan “KIP Tidak akan Gugat UU Pemilu” dengan alasan “tidak memiliki kewenangan mengajukan Judicial Review dan tidak dibenarkan untuk menafsirkan UU” adalah statement yang dipandang “ngawur” dan mengada-ada , Kok bisa ya, Ketua KIP Aceh berpendapat seperti itu, apa dia tidak mengerti hukum atau cari aman saja,” ujar kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh, Muhammad Reza Maulana, S.H, C.P.L, Rabu (13/9/2017)

Dalam paparannya, Reza menyebutkan, KIP Aceh sebagai institusi utama penyelenggaraan Pemilu selama ini pasti sangat tahu tentang keberhasilan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu. Seharus jika dibutuhkan perubahan sebuah norma UU maka harus dimaksudkan untuk memperkuat penyelenggaraan PEMILU sesuai dengan situasi Aceh yang berkembang.

“Jadi KIP Aceh adalah pihak yang paling tahu terkait kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Ini bukan soal kewenangan, tapi ini tentang hak konstitusi yg dimiliki oleh KIP untuk meluruskan logika hukum dari UU pemilu yang ada sekarang. Kewenangan menafsirkan UU adalah MK, siapa suruh KIP Aceh menafsirkan UU? Maka untuk maksud untuk mendapat kepastian hukum maka KIP harus mengajukan gugatan. Keberadaan KIP sekarang yang lahir atas perintah UUPA akan dipertanyakan publik : apakah KIP yang ada itu adalah perbuatan yang “haram” kalau tidak haram kenapa harus diubah? Itu seharusnya menjadi pertanyaan KIP juga yang diajukan ke pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi,” ujar pengacara muda nan enerjik itu.

Dalam pandangan reza, KIP/Panwaslih Aceh dan KIP/Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh punya legal standing karena pasal yang dicabut itu pasal tentang KIP dan Panwaslih, sehingga sangat kuat kepentingannya untuk mengajukan judicial review.

Ia melanjutkan, jika KIP di seluruh Aceh tidak ada yang mengajukan gugatan maka secara tidak langsung KIP Aceh mengakui telah terjadi perbuatan “haram” dalam Proses pemilihan Komisioner KIP oleh DPRA/K. Atau jangan-jangan hasil evaluasi negara DPRA/K selama ini telah memilih Komisioner yang bodoh, pembohong, koruptor dan pemalas hingga mungkin Pemerintah Pusat dipandang perlu mengambil alih pemilihan Komisioner penyelegara pemilu di propinsi Aceh melalui KPU RI.

“Atau apakah KIP Aceh sengaja untuk tidak ikut dalam Gugatan UU Pemilu itu, karena takut nanti Seleksi KIP 2019-2024 tidak dipilih lagi jadi Komisioner KIP, takut tidak dipilih oleh KPU?” katanya.

Dalam pandangan Koalisi NGO HAM Aceh, KIP Aceh aneh jika tidak menggugat. “Bukankah Hakim Panel Konstitusi sendiri sudah bilang, kalau KIP harusnya ikut menggugat, jadi kenapa harus tidak menggugat dengan alasan tidak memiliki kewenangan. Tidak perlu kewenangan, KIP dan Panwaslih hanya perlu menyatakan yang bahwa kami memiliki cukup legal standing untuk menggugat, persoalan nanti dikabulkan atau tidak biarlah itu menjadi urusan Hakim,” kata Reza.

Koalisi NGO HAM berpendapat yang bahwa ini bukan persoalan siapa yang memilih dan berapa jumlahnya. Persoalannya yang perlu digaris bawahi adalah, apakah pelaksanaan pemilu selama ini yang dilaksanakan oleh KIP dan Panwaslih di Aceh dengan jumlah anggota dan masa kerja itu bermasalah? Jika tidak ada masalah apa-apa berarti ini bentuk kesewenang-wenangan Pusat dalam mengambil Kebijakan. Nantinya sedikit demi sedikit pasal-pasal di dalam UUPA pasti akan terus dikuras habis, bahkan bisa jadi UUPA itu sendiri akan dibatalkan atau direvisi namun pokok pikirannya akan bersifat umum semuanya. Jadi bisa saja tidak adalah lagi Aceh yang khusus dan Aceh yang istimewa. Kalau begitu Amandemen saja Pasal 18 UUD itu.

“Kami meminta Gubernur, selaku institusi terdepan Pemerintahan Aceh melalui UUPA, juga harus ikut andil menggugat UU yang mengkerdilkan UUPA.Kami siap membangun gerakan mempertahankan dan sedang mempersiapkan gugatan untuk masuk sebagai Pihak yang menolak pencabutan Pasal dalam UUPA itu,” imbuhnya.

Komentar

SHARE
Redaksi
aceHTrend menghadirkan berita dan opini yang dibutuhkan warga. Media ini didirikan oleh PT. Aceh Trend Mediana sebagai perusahaan pers untuk menjadi sarana berbagi informasi dan promosi bagi warga masyarakat, pebisnis, serta instansi pemerintahan yang ada di Aceh dan sekitarnya. Hubungi kami: [email protected]