BERBAGI
H. Ghufran Zainal Abidin, MA. Foto: fauzi Cut Syam/aceHTrend.

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) keempat perilaku ini menyimpang dari syariat Islam. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) H. Ghufran Zainal Abidin, MA kepada aceHTrend, Rabu (31/1/2018) di ruang kerjanya, yang berada di komplek Gedung DPR Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh.

“Semua orang dengan LGBT mempunyai perilaku seks yang tidak normal atau wajar, dan masyarakat perlu tahu apa yang dimaksud LGBT ini, karena masyarakat hanya tahu homo/gay,” ujar politisi yang akrab dipanggil Ustadz Gufran.

Menurut Gufran, selain gay ada juga perilaku lain yaitu lesbian, biseksual, dan transgender dan beberapa pelaku seks menyimpang lainnya. Karena semua ini merupakan penyakit masyarakat perlu diberantas oleh negara dan di Aceh terkait hal ini sudah diatur dalam qanun pokok – pokok syariat Islam dimana perilaku ini menyimpang dan dapat merusak kultur masyarakat Aceh.

“Kalau saya mengutip bahasa Kapolres Aceh Utara, pak Untung Sangadji dikatakan bahwa tidak ada nenek moyang kita dahulu atau zaman Belanda yang menjadi LGBT, walaupun kita tahu sejak jaman dahulu terutama masa nabi Lhuth dulu sudah ada perilaku tersebut,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

DPRA dalam hal ini komisi VII menurut Gufran mendukung penuh langkah kapolres Aceh Utara AKBP. Ir.Untung Sangadji bersama personil dibantu Satpol PP/WH Aceh Utara yang melakukan operasi penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Aceh.

Praktek LGBT ini merusak generasi muda Aceh, sama seperti bahaya narkoba, kalau tidak ditinjau dari syariat Islam, dalam kehidupan normal saja ini ada penyimpangan. Bahkan negara non muslim sekalipun menolak narkoba termasuk LGBT karena merusak tatanan masyarakat.

“LGBT penyakit. Kalau LGBT ini berkembang bisa dipastikan tidak ada lagi keturunan di muka bumi dan dalam qanun dan pokok pokok syariat Islam di Atur semuanya penanganan terhadap mereka,” ujar Ghufran.

Semua yang sanksi pelanggaran syariat Islam kecuali qishas (pembunuhan), dan hukuman rajam ada diatur dalam qanun pokok syariat Islam. Apalagi kalau tindakan mereka sudah sangat merusak akidah masyarakat dan kepribadian generasi muda maka semua orang menyepakati bahwa hal tersebut tidak baik dan tidak benar.

Terkait ada usulan dibentuknya peraturan atau qanun baru terkait LGBT, pihak DPRA terutama komisi VII akan mendalami dulu beberapa qanun yang sudah mereka sahkan.

“Kami bersama pemerintah Aceh akan membicarakan hal tersebut, apabila dirasa perlu diatur secara khusus, kita akan upayakan rancangan qanun terkait LGBT ini,” kata Ghufran.

Namun menurut Ghufran apabila dianggap cukup untuk mengatur praktek LGBT ini maka aturan itu saja yang kita kuatkan. Nanti, setelah pihaknya menelaah hal tersebut pihak DPRA akan memberikan informasi kepada media terkait hal itu.

“Apakah praktek – praktek waria ini melanggar syariat? Sebenarnya jika yang laki – laki berpakaian normal laki tidak bermasalah. Tapi mereka juga berpakaian perempuan dengan pakaian yang terbuka dan tidak sesuai dengan aturan berpakaian di daerah kita. Mana ada kita lihat waria yang berpakaian tertutup semua, yang ada mereka berpakaian tidak senonoh,” ujar Ghufran.

Komisi VII mengharapkan pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan Satpol PP/WH meningkat sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan qanun – qanun penegakan syariat Islam. Jangan sampai tergambar di masyarakat Aceh yang ada hanyalah penerapan dan penindakan saja, sementara masyarakat yang melakukan dan yang terkena tindakan tersebut tidak paham dan bingung apa yang mereka langgar.

“Bisa jadi beberapa LGBT yang ditangkap ini berasal dari luar Aceh, tertangkap. Jadi pembinaan ini harus rutin bukan hanya mengedepankan razia dan hukuman, karena sosialisasi dan pembinaan masyarakat itu juga tidak kalah penting,” ujar Ghufran kepada aceHTrend.

Ghufran menyampaikan bahwa tidak semua razia harus mengarah kepada sanksi namun bisa saja dengan menegur atau memperingatkan saja. Karena sebaik – baik aturan adalah yang paling sedikit hukumannya.

Terkait penegakan syariat Islam dan penanganan LGBT oleh pemerintah Aceh dan pihak keamanan di Aceh yang dikatakan oleh sebagian aktifis Hak Asasi Manusia (HAM), Ghufran menilai para aktivis ini hanya memandang dengan kacamata sebelah saja. Maksudnya HAM ini hanya melihat sisi pelaku, mereka tidak melihat efek dari pengaruh yang ditimbulkan kepada masyarakat.

Ghufran menyebutkan ketika praktek LGBT ini merusak generasi muda, ini sebenarnya sudah melanggar HAM juga. Artinya merusak HAMnya orang orang yang masih baik, pengiat HAM harus melihat sesuatu secara komprehensif dimana semua kerusakan dan penyakit itu ada efeknya. Perilaku LGBT ini tidak habis karena generasi penerus dirusak oleh para seniornya.[]

Komentar