SHARE

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menggelar kegiatan ‘Training Investigasi Dan Analisa Kerugian Negara Kasus Korupsi Sektor Kehutanan Dan Tata Guna Lahan’. Korupsi dibidang pertanahan semakin subur terjadi di Aceh paska perdamaian RI – GAM pada 2005 silam.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dipusatkan di Hotel Oasis Atjeh, Lueng Bata, Banda Aceh sejak Rabu, 24 Februari kemarin, kegiatan itu difasilitasi Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Isu yang selama ini berkembang dimata publik lebih pada kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, kita lupa korupsi di sektor kehutanan dan tata guna lahan kian marak terjadi dengan berbagai modus penggunaan lahan yang merusak hutan dan lingkungan,” ungkap Koordinator MaTA, Alfian kepada acehtrend.co, Jum’at (26/2/2016).

Menurut Alfian, selama ini publik lebih mengawasi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, sementara kasus korupsi di sektor izin HGU untuk tata guna lahan yang berujung perusakan hutan luput dari pengawasan semua pihak.

“Korupsi di bidang lahan memberikan kesempatan besar bagi pelaku korupsi karena ketidakhadiran kita mengawasi proses pemberian izin HGU itu sendiri,” ungkap Alfian.

Alfian juga menambahkan, kasus korupsi diperkirakan terjadi di semua tahapan kegiatan, baik di bidang pemanfaatan hutan dan lahan, mulai dari pemberian izin usaha, pengawasan penebangan, pengangkutan, pengolahan, perdagangan antar pulau sampai dengan ekspor kayu hasil hutan lainnya keluar negeri.

“Keterlibatan penegak hukum di sektor kehutanan menyebabkan korupsi subur. Penyebabnya tak lain terjadi karena Kolusi dan Korupsi aparatur penegak hukum. Korupsi juga termasuk salah satu penyebab tidak maksimalnya implementasi hukum di sektor kehutanan,” sebut Alfian.

Sambung Alfian, mengguritanya korupsi di sektor kehutanan terjadi karena oknum aparat pemerintahan daerah semakin mengembangkan modus operandinya. Suburnya praktik korupsi di bidang pertanahan terjadi karena dugaan adanya kemungkinan yang saling menguntungkan antara oknum pemerintah daerah dengan perusahaan yang ingin berinvestasi di Aceh.

“Akibat implementasi hukum di sektor kehutanan tidak maksimal, menjadi penyebab terjadinya korupsi,” jelas Alfian.

Sekedar informasi, pelatihan tersebut diikuti 15 perwakilan yang terdiri dari perwakian LBH Banda Aceh, JKMA Aceh, HAKA , GeRAK Aceh, JMT , MaTA, Walhi Aceh, Prodeelat dan juga perwakilan dari Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Bustami

Komentar

SHARE
Redaksi
aceHTrend menghadirkan berita dan opini yang dibutuhkan warga. Media ini didirikan oleh PT. Aceh Trend Mediana sebagai perusahaan pers untuk menjadi sarana berbagi informasi dan promosi bagi warga masyarakat, pebisnis, serta instansi pemerintahan yang ada di Aceh dan sekitarnya. Hubungi kami: [email protected]