SHARE

Senin, 26 November 2017, Gubernur Australia Selatan Hieu Van Le AC bersama Duta Besar Indonesia Y. Kristiarto Legowo membunyikan gong yang menandakan dimulainya pelaksanaan Indonesia Australia Business Summit (IABS) 2017.

IABS merupakan forum yang digagas dan diselenggarakan bersama-sama oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra, Konsuler Jendral Republik Indonesia (KJRI) Sydney, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta dibantu oleh Australia Indonesia Business Council (AIBC) dan Indonesia Diaspora Network (IDN) Australia.

Penyelenggaran forum IABS bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak Indonesia (pemda dan instansi terkait lainnya) dengan para investor, pebisnis dan stakeholders dari Australia. Pertemuan tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi potensi kerjasama antar pihak terkait yang apabila terlaksana, maka akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Forum IABS juga menjadi bukti nyata bahwa kedua negara tersebut serius dalam memperkuat hubungan bilateral yang meliputi kerjasama ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan lainnya.

Bagi delegasi Indonesia yang umumnya merupakan utusan dari pemerintah daerah, forum IABS merupakan ajang promosi potensi kedaerahan sekaligus menawarkan peluang investasi di daerah masing-masing. Delegasi yang hadir diantaranya adalah wakil dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Ambon dan Banjarmasin. Tiga delegasi yang disebutkan di awal, selain diundang sebagai peserta, juga dijadikan sebagai pembicara (invited speaker).

Delegasi Aceh secara khusus diwakili oleh Wakil Gubernur Bapak Ir. Nova Iriansyah, MT yang menjadi salah satu pembicara utama, serta didampingi oleh Bapak Ir. Iskandar, M.Sc selaku Kepala Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh yang memberikan paparan tentang potensi investasi di Aceh kepada pihak terkait.

Perlu diketahui bahwa forum IABS juga sejalan dengan dengan visi dan misi skema Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnertship Agreement (CEPA) yang kesepakatannya diharapkan tercapai akhir tahun ini. Berlakunya CEPA akan membentuk kerangka era kerjasama ekonomi baru yang lebih dekat, kuat dan komprehensif antara Indonesia dan Australia dibandingkan dengan model kerjasama sebelumnya.

Thomas Lembong, selaku Kepala BKPM Indonesia sekaligus keynote speaker pada forum tersebut menegaskan bahwa CEPA akan memberikan keuntungan ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia dan Australia yang menjadikan keduanya memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar daripada India, China, dan Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, Dedy Saleh selaku negosiator CEPA Indonesia menyatakan bahwa saking pentingnya skema ini, beberapa inisiatif kerjasama seperti Indonesia Australia Business Partnership Group (IABPG), Red Meat and Cattle Partnership, Financial Services, serta Indonesia Food Innovation Center (IFIC) telah terbentuk meskipun kesepakatan resmi CEPA belum ditandatangani.

Dengan sedemikian pentingnya skema CEPA dan besarnya potensi pengembangan ekonomi bagi Indonesia, lalu dimana posisi Aceh dalam kancah tersebut? Apakah Provinsi Aceh akan menjadi pemain pasif yang tidak progresif atau pemain utama yang secara proaktif dapat menentukan arah kerjasama ekonomi yang akan memberikan keuntungan pengembangan dan kemajuan bagi Provinsi Aceh? Akankah Aceh menjadikan skema CEPA ini sebagai momentum untuk mengembalikan kejayaan dan kedigdayaan ekonomi Aceh masa lalu atau sebaliknya akan menjadi semakin tertinggal akibat kalah saing dalam ekonomi global dan era keterbukaan? Hal ini sejatinya haruslah dijawab dengan baik dan sigap oleh Pemerintah Aceh dengan mengoptimalkan strategi dan cetak biru skema CEPA untuk kemajuan Aceh.

Sektor Prioritas dan Tantangannya.
Dalam presentasinya pada forum tersebut, Bapak Ir. Nova Iriansyah, MT memaparkan empat sektor prioritas potensi investasi di Aceh. Pertama, sektor pariwisata, dimana Aceh diuntungkan dengan keunikan dan keberagaman budaya yang dimiliki, serta sejarah kejayaan Islam yang kental. Selain itu, faktor keindahan alam Aceh yang mempesona seperti keindahan alam bawah laut Sabang yang sudah dikenal hingga ke mancanegara dan membuat sektor pariwisata Aceh menggeliat.

Kedua, sektor agro industri seperti kelapa sawit, dimana Aceh memiliki lahan yang luas, subur dan cocok untuk pengembangan industri kelapa sawit. Begitu juga halnya dengan komoditas kopi Aceh, terkhusus kopi gayo yang memiliki potensi pengembangan yang cukup besar melalui skema CEPA ini. Kita berharap nantinya Aceh (Gayo) tidak saja dikenal sebagai pengekspor biji kopi terbaik, tapi juga sebagai eksportir brand (product) kopi terbaik.

Ketiga, sektor energi dan infrastruktur, dimana Aceh terkenal dengan potensi geothermal dan hidropowernya yang melimpah. DPMPTSP Aceh menyebutkan bahwa potensi pengembangan geothermal Aceh mencapai 663 MW dan hidropower 1338 MW.

Terakhir, pengembangan zona ekonomi, dimana Aceh memiliki dua kawasan ekonomi khusus yaitu BPKS Sabang dan KEK Arun yang akan menjadi magnet investasi di Aceh.

Meskipun keempat sektor prioritas diatas telah teridentifikasi dengan baik, bukan berarti Aceh  dapat dengan mudah memanfaatkan skema CEPA ini tanpa kendala yang berarti. Letak Aceh yang jauh dari Australia merupakan tantangan terbesar bagi Aceh untuk berbicara banyak dalam skema CEPA. Secara geografis, provinsi Indonesia wilayah timur seperti Sulawesi Selatan akan lebih diuntungkan dan sentral bagi Australia dibandingkan dengan Aceh.

Karenanya, Aceh harus merumuskan dengan baik strategi yang akan digunakan untuk berbicara banyak dalam skema CEPA. Analisis SWOT harus dilakukan secara komprehensif dan terarah sehingga kelebihan dan keunggulan Aceh dapat dimaksimalkan dan kekurangannya dapat diminimalkan. Kalaupun nantinya isu geografis juga muncul ke permukaan, maka Aceh harus dengan percaya diri dan lantang mengatakan bahwa di era kemajuan teknologi transportasi dan informasi ini, jarak dan waktu bukanlah lagi menjadi sebuah penghalang.

Partisipasi Semua Elemen

Membangun Aceh tentu saja bukan tugas Pemerintah Aceh semata. Diperlukan partisipasi dan kolaborasi yang baik dari seluruh entitas yang ada seperti sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga adat dan agama, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Setiap sektor harus berkontribusi sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing. Sebagai contoh, pihak Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyiapkan lulusan yang berkualitas yang tidak saja didasarkan pada nilai-nilai akademik semata, tetapi juga tentang karakter, etos kerja, kepemimpinan, semangat, daya juang, jiwa wirausaha serta nilai-nilai lainnya.

Begitu juga halnya dengan masyarakat harus mau membuka diri dan terus meningkatkan (upgrade) diri melalui pendidikan, pelatihan, kecakapan serta kemampuan teknis dan non-teknis lainnya. Bapak Wakil Gubernur memang sudah menyalakan (ignite) potensi pengembangan Aceh melalui kerjasama Indonesia-Australia pada forum IABS, tapi nanti kita semualah yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan dan kemajuan Aceh.

Harapannya, melalui forum IABS dan skema CEPA ini, nantinya akan benar-benar memberikan cahaya bagi kemajuan pembangunan Aceh sebagaimana background presentasi Bapak Wakil Gubernur yang mengusung tema “The Light of Aceh”.

Komentar