Muazzinah Yacob, Dosen UIN Ar Raniry.

Keluarnya surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh nomor: 08/PAN-UN/2018 yang ditandatangi oleh Kadisdik Aceh, Drs.H.Laisani, M.Si menghadirkan kartu “merah” bagi dunia pendidikan Aceh.

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) seharusnya dilaksanakan pada 19-25 Maret 2018. Namun Dinas Pendidikan Aceh memutuskan untuk mengundurkan waktu pelaksanaannya hingga 19-27 April 2018, atau setelah pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Jika alasan penudaan adalah untuk tingginya nilai USBN Pendidikan Aceh maka sungguh ini adalah sebuah keputusan yang menafikan kecermelangan masa depan anak-anak Aceh. Masa untuk menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan masa untuk melanjutkan proses perkuliahan atau pendidikan lebih lanjut sehingga anak-anak membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat menargetkan kelulusannya pada peringkat pendidikan selanjutnya. Bukan tersandera dengan waktu yang kurang hanya karena harus mengikuti hasrat Dinas Pendidikan Aceh di bawah komando Laisani.

Pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak dinas yaitu apakah demi tingginya nilai USBN untuk prestasi Dinas Pendidikan Aceh harus mengorbankan hasrat pendidikan lebih lanut bagi keseluruhan siswa-siswi di Aceh? Selain itu, apakah ada jaminan dengan penundaan waktu USBN akan menghasilkan nilai USBN yang tinggi? Kajian seperti apa yang sudah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Aceh kepada siswa maupun orang tua dengan penundaan waktu tersebut?

Dalam dunia pendidikan bukan hanya hasrat Dinas Pendidikan yang perlu diperhatikan. Hasrat orang tua dan anak, hasrat merupakan faktor yang sangat penting agar anak-anak dapat mencapai cita-citanya dengan menempuh pendidikan selanjutnya bukan sebatas tahap sekolah menengah. Slamento (2010) berpendapat bahwa hasrat atau aspirasi adalah suatu harapan atau keinginan seseorang terhadap suatu keberhasilan atau prestasi tertentu yang dapat mengarahkan seorang untuk mencapai tujuan tersebut.

Ada beberapa alasan yang menjadi keresahan bersama yaitu, pertama, jika waktu yang diberikan untuk USBN pada akhir April maka sangat mengurangi waktu persiapan anak-anak untuk mengikuti tes pendidikan lanjutan pada perguruan tinggi karena beberapa tes diadakan juga pada bulan April.

Kedua, alasan psikologis yang akan membebani siswa yaitu ketika harus memfokuskan diri untuk persiapan USBN namun “dikejar” waktu untuk mempersiapkan diri pula untuk ujian masuk pada jenjang pendidikan berikutnya.

Ketiga, orang tua akan ikut “terbebani” psikologis anaknya yang diakibatkan oleh pergeseran jadwal dari Maret ke April maka rencana pendidikan yang dilakukan orang tua juga akan mengalami perubahan baik secara waktu dan finasial.

Keempat, yaitu potensi kecurangan akan sangat mungkin terjadi jika terdapat sekolah yang melaksanakan ujian lebih cepat maka “bocornya” soal akan terjadi karena tidak serentak pelaksanaannya. Alasan sekolah mau melaksanakan lebih cepat dibenarkan juga karena di dalam surat edaran dinas diperbolehkan dengan alasan yang penting atas persetujuan Dinas Pendidikan Aceh.

Kelima, politisasi dunia pendidikan yaitu USBN dilaksanakan sesuai dengan selera dinas dan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi juga “deal-deal bargaining” antara satuan pendidikan yang ingin cepat selesai melaksanakan USBN dengan Dinas Pendidikan Aceh.

Dinas Pendidikan Aceh mestinya menghadirkan kebijakan yang dapat meningkatkan gairah anak-anak untuk bisa segara lulus USBN dan selanjutnya “menikmati” dunia pendidikan yang lebih tinggi bukan malah hadir dengan kebijakan yang “menakutkan” sehingga mengancam masa depan anak-anak Aceh.

Hemat saya, seyogyanya Dinas Pendidikan Aceh memberikan kesempatan belajar yang lebih kepada anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bukan menghasilkan nilai USBN yang lebih tinggi hanya sesuai dengan harapan untuk keberhasilan dinas. Namun menghambat proses anak-anak Aceh ke jenjang pendidikan selanjutnya. Semoga Dinas Pendidikan Aceh segera mengubah keputusannya.

Komentar