KETIKA sudah tersudut dalam perdebatan, atau ketika tidak mampu membantah opini-opini kritis terhadap Pemerintah Aceh dengan argumentasi logis, biasanya orang-orang Partai Aceh, Komite Peralihan Aceh, serta simpatisan fanatik kedua organisasi tersebut mengeluarkan ujaran sarkastis, misalnya berbunyi: “Jai that haba kah. Awai wate karu pat kah? Pat kah wate GAM meuprang? Sang-sang kah yang keunong tapak teuntra wate konflik. Jino wate ka dame raya that su kah!” (“Banyak omong kau. Dulu waktu konflik di mana kau? Di mana kau dulu waktu GAM berperang? Seolah-olah kau yang ditendang tentara waktu konflik. Sekarang waktu sudah damai banyak omong kau!”).

Ternyata komentar sinis seperti itu mampu membuat para kritikus merasa tersudut, kehilangan kepercayaan diri untuk mempertahankan argumentasi, bahkan menganggap dirinya telah disekakmat. Padahal itu malah memberikan celah bagi kita untuk melancarkan sekakmat sesungguhnya. Untuk tujuan menjelaskan bagaimana menyerang balik itulah artikel ini saya tulis. Saya membayangkan betapa bahayanya jika orang-orang kritis di Aceh yang tidak ikut perang menganggap dirinya memang tak berhak menyuarakan kecaman terhadap penyelewengan kekuasaan.

Sesudah konflik, banyak harapan publik justru tidak terwujud. Mula-mula, tokoh-tokoh mantan GAM yang berhasil mendapat kekuasaan diyakini mampu menyelesaikan bermacam-macam kesulitan hidup. Di dalam pikiran khalayak tersimpan satu imajinasi: kesejahteraan sudah di depan mata! Ketika itu dikhayalkan, mata akan terbuka lebar dan optimisme membentuk raut muka bahagia. Di kemudian hari, harapan itu menjadi benci.

Kritik-kritik pun bermunculan. Para pendukung rezim membuat pembelaan bahwa penyejahteraan perlu proses. Sebenarnya, bukan proses yang dikritik, tetapi cara kekuasaan dijalankan. Dengan demikian, sebanyak apa pun waktu yang dihabiskan, selama apa pun prosesnya, tetap hasilnya akan mengarah pada kegagalan. Malangnya, orang-orang yang mengeluh atau marah pada Pemerintah Aceh justru tidak diberi simpati oleh ketiga pihak tadi. Ketika kritik semakin keras, menyertakan semakin banyak data kebobrokan rezim, orang-orang melarat dianggap terlalu banyak bicara.

Yang paling rentan diserang dengan sarkasme seperti itu adalah anggota-anggota generasi konflik yang kritis. Yang saya maksud dengan “generasi konflik” adalah salah satu kelompok generasi yang beranggotakan orang-orang yang hidup di masa konflik dan merasakan tekanan-tekanan yang terjadi saat itu, tetapi tidak ikut berperang. Sebagian besar anggota generasi konflik adalah anak-anak yang ketika konflik berlangsung berada dalam usia sekolah. Mereka sedang ada di sekolah ketika generasi kombatan berperang. Saya, misalnya, masih SD ketika operasi militer diberlakukan.

Di SMP, saya tahu beberapa senior yang menjadi kaki tangan GAM. Mereka terlibat aktivitas-aktivitas kelompok separatis. Mulai dari yang kecil seperti mengecas handphone anggota GAM secara diam-diam di musala, hingga aksi-aksi antinasionalisme seperti membakar gedung sekolahnya sendiri. Mencegah berkembangnya nasionalisme menjadi agenda besar semua kelompok separatis. Waktu itu, GAM tahu betul bahwa sekolah menjadi salah satu aparatus ideologis negara. Fungsi institusi pendidikan negara adalah menginjeksi nasionalisme ke sanubari generasi muda.

Jadi, para pendukung fanatik Pemerintah Aceh itu harus diberi tahu bahwa ketika mereka sedang berperang dan membakar sekolah, kita sedang ada di sekolah. Dan karena masih anak-anak ketika konflik, apakah kami berada dalam posisi yang salah saat itu? Padahal menuntut ilmu adalah upaya menciptakan kemerdekaan pula; merdeka dari kepandiran dan ketertinggalan. Coba banyangkan, apa jadinya Aceh hari ini jika semua anak usia sekolah di masa konflik menghabiskan hari-harinya untuk membantu GAM, bukan di sekolah? Hancur! Bangsa yang tidak punya generasi terdidik akan hancur!

Kesadaran untuk maju itulah yang membuat orang-orang kritis menentang praktik-praktik kekuasaan yang berseberangan dengan cita-cita pemajuan. Artinya, kritik-kritik terhadap penyelewengan kekuasaan bukan sikap tidak menghargai orang-orang yang pernah dulu berjuang. Tujuan kritik diutarakan untuk menyelamatkan Aceh dari kemunduran, menyuarakan pemajuan, sehingga nanti Aceh di tangan generasi pascakonflik menjadi Aceh yang kuat; sehingga generasi masa depan tidak lagi menghabiskan waktu untuk membangun kecepatan, tetapi sudah berpikir ke persoalan percepatan.

Kalau yang tidak ikut berperang dianggap tidak berhak mengomentari Aceh hari ini, tidak berhak mengutarakan kritik dan kekhawatiran atas terjadinya kemunduran Aceh di hari nanti, maka akan begitu banyak orang Aceh yang masih waras harus tutup mulut. Logika tersebut dapat menumpulkan kemampuan berpikir generasi muda.

Sejarah pemberontakan GAM justru dijadikan dalih untuk memutlakkan kekuasaan. Padahal Aceh bukan dimulai oleh GAM. Aceh sudah ada jauh sebelum GAM dibentuk, jauh sebelum Hasan Tiro untuk pertama kalinya mengetik huruf pertama di karya tulis perdananya, dan jauh-jauh hari sebelum generasi konflik dan generasi kombatan lahir. Keduanya generasi tersebut “hanya” penerus. Sejauh yang saya tahu, tidak ada pejuang di masa lalu yang menulis larangan mengomentari situasi Aceh yang sudah berhasil mereka bangun. Jadi, ketika ditanya “kau dulu di mana ketika GAM perang?”, maka balas saja: “Memangnya kau dulu di mana ketika Teuku Umar berperang melawan penjajah? Dan di mana kau ketika orang-orang sebelum Teuku Umar berperang untuk menegakkan Aceh?”

Saran saya: jangan jadi orang Aceh yang monopolistik. Biarkan orang bicara untuk mengontrol kekuasaan, biarkan yang tidak ikut perang mengkritik penyelewengan di mana-mana. Dan jangan menganggap yang berhak disejahterakan saat ini hanya orang-orang mantan GAM saja. Nenek-nenek kita di masa lalu tidak berjuang melahirkan Aceh untuk tujuan sesempit itu.[]

Komentar