SHARE
Hesphynosa Risfa

oleh Hesphynosa Risfa, S.H., M.H.*)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi pada tingkat lokal yang berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang proses penyusunannya ditetapkan dalam program legislasi daerah. Dalam perumusannya DPRD bersama kepala daerah juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi atau seminar. Dengan tujuan agar perda tersebut nantinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan bukan malah sebaliknya tidak menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Artinya apabila setelah produk hukum lokal tersebut telah ditetapkan bukan tidak mungkin dapat dibatalkan kembali.

Saat ini kewenangan pemerintah untuk membatalkan perda telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Baik itu perda kabupaten/kota maupun perda provinsi. Sebelumnya MK hanya membatalkan kewenangan pemerintah untuk membatalkan perda kabupaten/kota saja (Putusan No. 137/PUU-XIII/2015). Kemudian dilanjutkan dengan putusan yang menghapuskan kewenangan pemerintah untuk membatalkan perda provinsi (Putusan No. 56/PUU-XIV/2016). Berdasarkan kedua putusan tersebut berakhirlah kewenangan pemerintah untuk membatalkan perda, baik perda kabupaten/kota maupun perda provinsi.

Menilik ketentuan beberapa regulasi baik UU No. 32/2004 dan yang terakhir UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pembatalan perda dimiliki oleh dua lembaga negara, yaitu Pemerintah dan Mahkamah Agung (MA). Pemerintah melalui Mendagri berwenang untuk melakukan executive review sedangkan MA berwenang melakukan judicial review. Hal ini merupakan kewenangan kontrol yang dimiliki oleh kedua lembaga negara tersebut agar suatu perda tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferior).
Kewenangan pemerintah untuk melakukan kontrol dilakukan baik dalam bentuk, yaitu 1) Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah. 2) Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri kepada provinsi serta Mendagri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. 3) Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 4) Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau lampiran materi muatan perda karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan. Artinya dari uraian tersebut pemerintah dapat melakukan pengawasan baik secara preventif (pencegahan) maupun represif berupa pembatalan.

Selanjutnya MA sebagai lembaga kekuasaan kehakiman juga memiliki kewenangan atribusi berdasarkan UUD 1945 untuk menguji keabsahan suatu peraturan daerah. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Secara atribusi kewenangan MA untuk membatalkan perda lebih kuat dibandingkan dengan kewenangan pemerintah untuk menguji keabsahan suatu perda. Karena kewenangan MA bersumber langsung dari UUD 1945, sementara kewenangan pemerintah dalam hal ini mendagri bersumber hanya dari UU Pemda.

Atas dasar argumentasi inilah pemohon uji materi menganggap kewenangan pemerintah untuk membatalkan perda bukan merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari UUD 1945. Uji materi ini pada awalnya diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama 45 pemerintah kabupaten/kota lainya. Yang saat itu MK mengabulkan dalil pemohon. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa pembatalan perda kabupaten/kota bukan merupakan kewenangan dari gubernur atau pemerintah. Putusan ini baru sebatas hapusnya sebagian kewenangan pemerintah untuk melakukan pembatalan perda kabupaten/kota.

Kemudian dilanjutkan oleh beberapa warga negara yang juga ingin melakukan uji materi UU Pemda untuk menghapuskan kewenangan pemerintah dalam hal pembatalan perda provinsi. Pengujian ini dikabulkan oleh MK. MK menyatakan dalam putusannya bahwa pembatalan perda provinsi bukanlah kewenangan pemerintah. Dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan terdapat dualisme kewenangan pembatalan antara Pemerintah dengan MA. Dualisme tersebut menurut MK akan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Namun dalam putusan tersebut terdapat beberapa hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting oppinions). Pendapat berbeda tersebut dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan pada saat yang sama adalah juga negara hukum. Hal ini adalah mendasar yang diatur dalam norma konstitusi, ini artinya di negara kesatuan berlaku satu sistem hukum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berbeda halnya dengan negara federal atau serikat, di negara kesatuan tidak dikenal adanya pembedaan dan pembagian antara sistem hukum federal dan sistem hukum negara bagian. Oleh karena itu dalam negara kesatuan seberapun luasnya otonomi yang diberikan kepada daerah dan betapapun beragamnya kekhususan atau keistimewaan yang diberikan kepada suatu daerah, keluasan maupun keragaman kekhususan atau keistimewaan yang diberikan kepada daerah itu tidak boleh dipahami sebagai dasar untuk mengabaikan prinsip satu kesatuan sistem hukum dimaksud sedemikian rupa sehingga seolah-olah ada dua sistem hukum yang berlaku di negara kesatuan. Dalam konteks inilah semangat pemberian otonomi yang seluas-luasnya harus dipahami.

Selanjutnya putusan ini memang kontra produktif dengan semangat pemerintah. Pemerintahan Jokowi saat ini sedang giat-giatnya untuk merampingkan regulasi (deregulasi) yang dianggap menghambat investasi di daerah. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2016 lalu pemerintah telah membatalkan sekitar 3.143 perda bermasalah yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Menurut Mendagri pihaknya tentu akan sangat kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan perda-perda yang bermasalah. Walau putusan MK bersifat final Mendagri sangat menyayangkan putusan ini ujar Tjahjo Kumolo.

Dari kedua putusan tersebut tidak ada cara lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah melalui kemendagri, dengan memperketat pengawasan ketika rancangan perda masih dalam proses penyusunan. Yaitu pada saat proses konsultasi, fasilitasi, atau evaluasi sampai pada pemberian nomor register. Karena apabila langkah preventif ini luput dari pengawasan pemerintah maka tidak berwenang lagi untuk membatalkannya seperti dahulu.

Kewenangan Penuh MA

Dampak dari dua putusan MK ini telah mengamputasi kewenangan pemerintah untuk membatalkan perda. MK telah memberikan kewenangan penuh kepada MA untuk menguji keabsahan suatu perda, maka MA pun sudah saatnya berbenah diri untuk mengantisipasi banyaknya perkara judicial review perda yang akan diajukan kepadanya baik itu perda kabupaten/kota maupun perda provinsi. Misalnya dengan mengubah prosedur beracara dalam pengujian suatu perda. Karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2011 tentang Hak Uji Materi tidak menyebutkan secara tegas apakah sidang dilakukan secara tertutup atau terbuka. Namun dalam praktik persidangan selama ini dilakukan secara tertutup. Padahal perda atau peraturan perundangan yang dimohonkan pengujian berdampak pada masyarakat secara luas (erga omnes). Ini artinya bagi siapa saja yang ingin melakukan pengujian suatu perda cukup menyampaikan argumentasi secara tertulis kepada MA. Para pihak tidak diundang untuk hadir dalam pemeriksaan perkara sebagaimana pengujian undang-undang di MK.

Hal ini perlu didorong agar MA melakukan pembaruan dalam prosedur beracara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Alangkah lebih baik proses pengujiannya dilakukan secara terbuka dengan mengundang para pihak, sehingga dapat mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara maupun pihak terkait secara langsung dan berimbang (audi et alteram partem). 

Sebagai penutup dari uraian di atas maka akan menimbulkan suatu pertanyaan. Bagaimana dengan Pasal 235 ayat (2) UUPA yang masih membolehkan Pemerintah untuk membatalkan qanun? Nah, hal ini perlu kita renungi bersama.

*)Penulis adalah Advokat. (Email : [email protected])

Komentar

SHARE
Redaksi
aceHTrend menghadirkan berita dan opini yang dibutuhkan warga. Media ini didirikan oleh PT. Aceh Trend Mediana sebagai perusahaan pers untuk menjadi sarana berbagi informasi dan promosi bagi warga masyarakat, pebisnis, serta instansi pemerintahan yang ada di Aceh dan sekitarnya. Hubungi kami: [email protected]