BERBAGI

Oleh: Mahdalena*

Sehat menurut definisi World Health Organization (WHO), merupakan keadaan sejahtera dari jasmani dan rohani yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomi dan mental sosialnya. Sehat merupakan keselarasan jiwa dan raga akan rasa aman dan nyaman oleh diri seseorang. Maka keadaan normal secara lahir dan bathin merupakan batasan dalam definisi diatas. Berdasarkan mental dan sosial, ini bermakna mampu menyelaraskan dan beradaptasi secara interaktif dengan baik disuatu tempat dalam kultur budaya dimana ia berada. Pepatah mempertegas “Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”.

Dalam konteks keacehan, indicator mental sosial individu akan menjadi pilar penting dalam pergaulan ditengah masyarakat. Masyarakat Aceh yang hidup dengan kekentalan kehidupan beragama, diperkuat dengan penerapan syari’at islam, menjadi benteng pelindung dari berbagai perilaku baik individu maupun kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam.

Hukum syari’at islam di Aceh merupakan kebutuhan dasar atau hak azasi masyarakat yang ingin hidup aman dan tenang dalam menjalankan keislamannya. Oleh karena itu kewenangan Pemerintah dalam melindungi dan menghindarkan masyarakatnya dari berbagai penyimpangan prilaku yang tidak selaras dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist, menjadi kebutuhan utama yang harus dikedepankan. Seiring bergeraknya waktu, Aceh mengalami berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya tersebut. Itu pula yang mengakibatkan Kapolres Aceh Utara merasa butuh bertindak setelah meminta izin dan restu dari para ulama setempat, untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakatnya dari Penyimpangan Prilaku Seksual, menjadi momok yang mengkhawatirkan. Masyarakat Aceh memang menghadapi ujian bertubi dan serius yang meninggalkan luka jiwa.

Trauma berlapis yang terjadi, kian meruntuhkan tatanan sosial yang moralis dan menggeser norma-norma kesusilaan. Persoalan Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT), sebagai bentuk penyimpangan prilaku seksual. Dr. Joseph Davis (2015), menyampaikan bahwa ia menemukan 26 jurnal ilmiah yang menunjukkan data bahwa homoseksual disebabkan oleh banyak factor, dan kebanyakan adalah factor sosial, seperti pola asuh dan pergaulan, demikian sebagaimana yang dipaparkan kembali oleh Dr. Bagus Riyono, MA dari UGM dalam tulisannya “Politisasi Ilmu Psikologi oleh Gerakan Homoseksual”. Namun yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa penyakit sosial ini dapat diobati. Jika pemulihan tidak dilakukan maka akan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan. Pada hampir semua lini, jelas masyarakat Aceh menolaknya, kecuali mereka yang sudah terjerat sebagai “korban” dalam mata rantai paket gelap ini.

Angka penyakit menular sexual seperti HIV-AIDS, menurut Kemenkes sampai Desember 2016 tercatat sejumlah 232.323 penduduk terkena HIV dan 86.780 menderita AIDS di tanah air. Sementara di Aceh jika kita lihat Aceh Utara dalam rentang sepuluh tahun (2007-2017) tercatat 78 orang terinfeksi HIV dan hidup sebagai penderita AIDS, sementara 21 lainnya telah meninggal dunia, (Dinkes Prov.2017), sedangkan Banda Aceh tercatat angka penderita HIV AIDS sejumlah 3 kasus selama tahun 2016, (Dinkes Kota Banda Aceh, 2016).

Penting untuk diingat, bahwa angka tersebut berdasarkan laporan yang tercatat. Selebihnya tertutup. terpendam dalam diri manusia itu sendiri tanpa ada yang mengetahui, hingga timbulnya gejala penyakit dikemudian hari. Angka-angka ini menunjukkan bahwa paparan penyakit menular seksual telah mendiami tubuh indungnya jauh sebelum terlapor.
Demikian juga diluar sana ada begitu banyak orang yang sudah terinfeksi, namun masih belum tercatat. Sungguh merupakan fenomena gunung es. Kasus dengan angka tersebut di Aceh, terjadi sebelum negara ini melegalkan LGBT.

Mengapa prilaku sexual menyimpang dikaitkan dengan HIV-AIDS?

Bermula di Amerika Serikat tahun 1979, ditemukan seorang gay muda dengan Pneumocytis Carini dan dua orang gay muda dengan Sarcoma Kaposi. Tahun 1981 ditemukan seorang gay muda dengan kerusakan system kekebalan tubuh. Epidemik pertama terjadi Di Amerika Utara dan Inggris, kasus pertama didunia itu terjadi pada kelompok laki-laki homoseksual. Bali merupakan provinsi pertama di mulainya catatan kasus HIV di Indonesia tahun 1987, melalui warga berkebangsaan Belanda. Hingga kini angka HIV–AIDS meningkat secara significant dan sudah merata diseluruh Provinsi di Indonesia. (https://stophivafkmundip.wordpress.com)

Mengingat cepatnya perkembangan penyakit menular seksual di Indonesia, tak terkecuali Aceh, maka penyimpangan prilaku seksual sangat bertentangan dengan kehidupan masyarakat yang mayoritas beragama islam, terlebih dengan pemberlakuan syari’at islamnya. Selanjutnya pemulihan manusia untuk kembali pada kehidupan “normal” adalah upaya yang sangat didukung oleh semua agama. Penelitian-penelitian ilmiah yang objektif telah membuktikan bahwa homoseksual adalah sebuah kecendrungan yang dapat disembuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 200 penderita homoseksual dapat dikembalikan menjadi heteroseksual. (Spitzer (2003).

Oleh karena itu, melalui pakar Psikologi Elly Risman, penulis mengutip saran dari sejumlah pakar-pakar lainnya yang memandang penting dan serius mengenai permasalahan ini. Maka hendaknya, DPRA berani untuk bersikap tegas;

Pertama, jenis kelamin hanya ada 2 (Dua) yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini dibuktikan dalam implementasi ibadah umat islam. Hanya tersedia Dua tempat pada waktu shalat. Shaf laki-laki dan shaf perempuan.

Kedua, Lesbian Gay Bisexual dan Transgender (LGBT), bukanlah varian gender, tetapi merupakan penyimpangan prilaku.

Ketiga, Orang yang melakukan homosexual mengalami gangguan jiwa, dan harus diterapi atau disadarkan.

Keempat, Lesbian Gay Bisexual Transgender merupakan disorientasi seksual bukan orientasi seksual.

Kelima, Hak Azasi Manusia yang berlaku diseluruh dunia, tidak menganjurkan LGBT dan upaya untuk melakukan terapi terhadap kaum LBGT tidak melanggar Hak Azasi Manusia. Khusus poin kelima ini, hendaknya dapat dilakukan perumusan kembali yang melibatkan semua elemen terkait untuk menganalisa secara mendalam dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu sudah saatnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, mengambil sikap untuk menolak LGBT, guna melindungi masyarakatnya dari berbagai penyimpangan prilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma agama dan tatanan sosial masyarakatnya. Melakukan pemulihan kepada seluruh warga masyarakat Aceh yang telah menyimpang dari prilaku hidup sehat, berdasarkan ketentuan agama, namun tetap mengedepankan misi kemanusiaanya.

Selanjutnya kepada Pemerintah agar menyediakan rumah rehab khusus LGBT seperti pesantren atau panti-panti khusus, atau apalah namanya, sehingga pembinaan dapat maksimal dilaksanakan serta memberikan bekal ketrampilan hidup berdasarkan potensinya masing-masing. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kapolres Aceh Utara, AKBP Untung Sangaji, pemerintah tinggal melanjutkannya.

Dengan demikian Aceh kembali pulih dalam kehidupan tatanan sosial yang aman dan kondusif bagi masyarakatnya. Kwalitas hidup akan semakin terjamin, dipenuhi manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani serta berbekal mental sosial yang baik, berdaya guna dan diterima kembali ditengah-tengah masyarakat, sehingga produktifitas akan semakin meningkat.

*Mahdalena, S.KM
Mahasiswi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2017.

Komentar

BERBAGI
Redaksi
aceHTrend menghadirkan berita dan opini yang dibutuhkan warga. Media ini didirikan oleh PT. Aceh Trend Mediana sebagai perusahaan pers untuk menjadi sarana berbagi informasi dan promosi bagi warga masyarakat, pebisnis, serta instansi pemerintahan yang ada di Aceh dan sekitarnya. Hubungi kami: redaksi@acehtrend.co