BERBAGI
Fuad Saputra

Oleh Fuad Saputra*)

Beberapa waktu lalu saya membaca tulisan dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh Mulia Putra di laman AcehTrend yang menyinggung kebobrokan pendidikan Aceh. Mulia menggunakan istilah parasit untuk menggambarkan oknum yang menyebabkan mengapa kualitas pendidikan Aceh masih di bawah standar. Ia juga menekankan sekaligus bertanya ada apa dengan dana pendidikan Aceh? Setiap orang tentu akan heran, dengan dana besar ada apa dengan pendidikan Aceh.

Mendikbud Muhajir Effendy pada kuliah umumnya di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM) beberapa waktu lalu memberi ungkapan menarik. Bila ingin mengukur seberapa perhatian pemerintah, lihat seberapa banyak anggaran untuk itu pada APBN. Contoh mudahnya, semakin banyak dana yang dialokasikan untuk pendidikan, berarti pemerintah semakin perhatian dan begitu sebaiknya. Karena menurut beliau hanya anggaran yang dipentingkan oleh birokrasi saat ini.

Tidak bisa dipungkiri Aceh merupakan salah satu daerah dengan anggaran terbesar. Total anggaran APBD dan dana Otsus tahun 2018 mencapai 23 triliun lebih. Bahkan anggaran Aceh jauh lebih besar dibanding provinsi tempat masyarakat Aceh bergantung listrik, Sumatra Utara yang “hanya” 13,3 triliun, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan APBD Sumatra Selatan yang hanya tujuh triliun. Tentu dengan anggaran sebegitu besarnya, ada harapan besar pula yang harus dipikul oleh pemerintah Aceh.

Pertanyaannya apakah Aceh telah melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 Amandemen ke-4, tentang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional? Dari data yang dilansir Kemendikbud tahun 2017 lalu Aceh hanya menganggarkan 12,8 persen untuk sektor pendidikan. Secara kasarnya pemerintah Aceh tahun 2017 telah abai melaksanakan UUD 1945, walaupun kebanyakan daerah lain juga menganggarkan rata-rata 18 persen, angka ini sudah besar bila dibanding dengan total anggaran Aceh. Penganggaran 20 persen tidak hanya berlaku untuk pemerintah provinsi saja, bahkan hingga APBD kabupaten juga memiliki kewajiban yang sama.

Kualitas pendidikan Aceh rendah dan tidaklah sebanding dengan dana yang melimpah. Dalam penentuan kualitas pendidikan sendiri ada banyak faktor dan variabel yang harus diperhatikan. Di antara yang utama adalah fasilitas pendidikan, sumber belajar, kurikulum, dan guru. Fasilitas pendidikan mencakup gedung sekolah, media penunjang pembelajaran, mobiler, dan banyak hal lain, bahkan kantin sekolah bila membantu proses pembelajaran juga termasuk fasilitas pendidikan. Secara umum fasilitas pendidikan Aceh masih tidak memadai, dan ada ketimpangan besar antar berbagai daerah. Sehingga perkembangan kualitas pendidikan hanya berlangsung dibeberapa daerah saja.

Pembahan tentang fasilitas pendidikan tentu tidak jauh dari anggaran. Dengan anggaran yang memadai dan penggelolaan yang tepat, Aceh akan memiliki fasilitas pendidikan terbaik karena dianugerahi dana yang melimpah. Tapi kenyataan di lapangan fasilitas pendidikan Aceh masih ala kadar. Ketika sekolah-sekolah di daerah lain, khusunya di Jawa telah menggunakan papan interaktif berbasis touch screen, sekolah di Aceh masih ada yang menggunakan papan kapur, dan bahkan penggunaan media infokus untuk pembelajaran sudah ketinggalan yang baru dimulai digunakan di beberapa sekolah di Aceh.

Guru adalah salah satu faktor terpenting bila ingin memperbaiki kualitas pendidikan. Tidak hanya di Aceh, rata-rata kualitas guru di Indonesia rendah. Ada beberapa faktor di antaranya seperti mengajar di pelajaran yang bukan keahlian, model dan metode yang tidak mengikuti zaman, hingga guru honorer yang tidak kunjung diangkat dengan gaji seadanya. Belum lagi sejak diluncurkanya K-13 banyak guru yang semakin tidak paham metode mengajarnya.

Guru yang mengajar tidak pada jalurnya lebih banyak karena keterpaksaan. Tuntutan kebutuhan guru seharusnya bisa ditutupi oleh pemerintah daerah. Kemendikbud tidak punya hak sama sekali untuk melakukan pengangkatan guru. Pemerintah daerah bisa saja melakukan pengangkatan guru untuk menutupi celah ini, karena berada di bawah Kemendagri yang berhak mengatur tentang aparatur negara. Implikasinya tentu kembali ke anggaran, guru tetap tidak bisa digaji tiga ratus ribu seperti honorer, tapi hal ini bisa menjadi problem solving dua masalah sekaligus, ibarat sekali mendayung dua pulau terlampaui. Tapi dengan anggaran sekarang hal ini tidak menjadi masalah selama dana tersebut tidak masuk ke dompet yang salah.

Seharusnya Aceh saat ini telah memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Kucuran dana luar biasa setiap tahunnya seperti hilang sia-sia. Padahal katanya Aceh sibuk membangun tapi mengapa sektor pendidikan seperti terlupa. Walaupun tidak bisa dipungkiri Aceh masih memiliki banyak kebutuhan lain, tapi bukankan kebutuhan pendidikan salah satu yang utama. Bahkan pendidikan adalah salah satu dari enam sektor yang harus diprioritaskan dalam penggunaan dana otsus?

Aceh masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Jangka waktu anggaran besar Aceh tentu sangat sayang bila habis percuma, dana habis hasil tidak ada. Jangan biarkan Aceh terus berjalan di tempat yang sama. Aceh harus maju dan bangkit. Pemerintah Aceh harus bergerak, memperbaiki kualitas pendidikan bukan hanya tugas Pusat, Aceh tidak bisa berpangku tangan dan cuma berharap. Pemerintah harus bisa merangkul praktisi dan stakeholder pendidikan di Aceh untuk memperbaiki kualitas pendidikan, karena pendidikan adalah adalah kesejahteraan. Pemerintah Aceh khususnya harus lebih membuka mata untuk kepentingan pendidikan, karena kepentingan pendidikan adalah kepentingan masa depan. Salam Pendidikan.

*)Fuad Saputra, Mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang, asal Bireuen. Alumni Pesantren Imam Syafii, Aceh Besar.

Komentar

BERBAGI
Redaksi
aceHTrend menghadirkan berita dan opini yang dibutuhkan warga. Media ini didirikan oleh PT. Aceh Trend Mediana sebagai perusahaan pers untuk menjadi sarana berbagi informasi dan promosi bagi warga masyarakat, pebisnis, serta instansi pemerintahan yang ada di Aceh dan sekitarnya. Hubungi kami: redaksi@acehtrend.co