SHARE
Bahrul Ulum. Foto: Dok pribadi.

Oleh Bahrul Ulum, S.H., M.H., C. L. A*)

Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri, Perpres Nomor 11 Tahun 2010 diharapkan akan menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh dalam melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri dan juga dapat menjadi katalisator bagi pembangunan perekenomian Aceh dengan berbagai macam bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh Pihak asing di Aceh dalam rangka membangun ekonomi Aceh yang lebih makmur. Lahirnya Perpres tersebut merupakan mandat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan “Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah”.

Perpres tersebut telah menjadi dasar hukum bagi Aceh sekaligus pintu masuk dalam membangun kerajasama dengan pihak asing/luar negeri dengan tujuan untuk membangun perekonomian Aceh yang mumpuni disegala bidang, tentunya adalah bidang yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yang secara strategis dapat meningkatkan perekonomian dan kemajuan Aceh di masa depan dengan berbagai investasi yang dapat dilakukan oleh pihak asing selaku investor.
Aspek Hukum Kontrak Internasional

Berbicara kerjasama dengan pihak asing tidak terlepas dari aspek hukum internasional, dalam terminologi Hukum Internasional salah satu yang menjadi subjek hukum internasional adalah Negara, namun perkembangan hukum internasional kemudian memiliki cabang dengan adanya hukum Kontrak Internasional, walaupun banyak perjanjian yang dibuat oleh Negara vs Negara yang biasanya dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multylateral, tetapi terdapat juga perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dengan pihak asing baik lembaga maupun pihak swasta.

Ketentuan inilah yang menjadi ruang lingkup yang diatur di dalam Perpes No. 11 Tahun 2010. dalam ketentuan Pasal 1 Perpes No. 11 Tahun 2010 ditegaskan bahwa Lembaga atau badan di luar negeri adalah pemerintah negara bagian/pemerintah daerah, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non pemerintah, dan badan usaha milik negara atau swasta.”. Dengan demikian yang menjadi subjectum litis dalam perjanjian/kontrak adalah Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau badan di luar negeri, pemerintah negara bagian/pemerintah daerah, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non pemerintah, dan badan usaha milik negara atau swasta.
Dalam kajian hukum kontrak internasional dikenal adanya asas hukum “Pacta Sunt Servanda” Asas pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti ‘janji harus ditepati’ (agreements must be kept), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. dalam konteks hukum positif asas tersebut tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan demikian Para Pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian harus benar-benar mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang dibuatnya, perjanjian tersebut merupakan hukum baginya dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan para pihak.

Sadar ataupun tidak setiap kontrak yang dibuat memiliki aspek resiko yang harus dihindari, maka oleh karena itu negosiasi yang mendalam dan analisa yang tajam sangat diperlukan, apalagi ketika sudah berbicara mengenai aspek “keuntungan” dalam bentuk keuangan yang biasanya banyak sekali ditemukan dalam kontrak-kontrak investasi maupun kontrak dalam bentuk skema pinjaman keuangan dan penjaminan aset yang akan membebankan anggaran daerah, maka untuk menghindari resiko dan kerugian tersebut aspek legal audit dan negosiasi yang mendalam sangat dibutuhkan sehingga Pemerintah Aceh tidak dirugikan atau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Perpres No 11 Tahun 2010 tidak mengatur mendetil tentang substansi yang harus diatur di dalam kontrak maupun bentuk pilihan penyelesaian hukum/ Choice of Law, maka oleh karena itu sesuai dengan hukum kontrak, hal yang demikian mengacu kepada asas kebebasan berkontrak, yang mana Para Pihak bebas memperjanjikan apa-apa yang dikehendakinya sepanjang tidak beretentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku, dan bebas memilih bentuk penyelesaian sengketa.

Namun yang perlu dipahami adalah memformulasikan kontrak yang berdemensi internasional harus membutuhkan pemahaman yang baik tentang ketentuan hukum-hukum lainnya sehingga dalam pelaksanaannya kewajiban yang harus dipenuhi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu, pemahaman tentang choice of law juga harus dibarengi dengan pengetahuan hukum tentang aspek arbitrase internasional maupun pengetahuan hukum dari negara yang hukumnya diterapkan sebagai bentuk penyelesaian sengketa di dalam kontrak, karena belum tentu pihak asing/investor akan sepakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kebanyakan akan memilih arbitrase internasional sebagai bentuk penyelesian sengketa.

No free lunch dan Pengawasan Pemerintah

Aceh dengan sumber daya alam yang luar biasa tentunya menyimpan daya tarik tersendiri bagi para investor dan pihak asing, ketertarikan pihak asing dalam melakukan investasi di Aceh di berbagai bidang akan berdampak positif bagi pembangunan Aceh dan akhirnya akan membangkitkan pembangunan perekonomian Aceh. Namun tidak tertutup juga kemungkinan adanya hidden agenda yang harus dikaji secara mendalam, misalnya saja bentuk-bentuk perjanjian dalam bentuk hibah luar negeri yang memiliki syarat-syarat tertentu, ataupun kontrak dalam bentuk adanya jaminan aset negara/daerah. Hal ini dibutuhkan pengawasan yang ketat dari Pemerintah Pusat.

Sepertinya Pemerintah pusat cukup sangat berhati-hati di dalam memformulasikan Perpres tersebut, dan memang sikap kehati-hatian Pemerintah tersebut cukup beralasan dan penulis melihat Pemerintah Pusat tidak menginginkan Aceh terjebak di dalam permasalahan hukum dengan pihak asing. hal ini tercermin dengan diaturnya prinsip-prinsip dalam melakukan kerjasama dengan pihak asing dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menguntungkan Pemerintah dan Pemerintah Aceh, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, menjaga stabilitas perekonomian nasional, tidak mengarah pada campur tangan luar negeri terhadap urusan dalam negeri, sejalan dengan program pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan menghormati dan menegakkan hukum nasional.

Di dalam ketentuan Perpres disyaratkan jika Pemerintah Aceh ingin melakukan kerjasama dengan pihak asing, maka rencana perjanjian kerjasama tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri setelah lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), hal yang demikian merupakan bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, bahkan dapat saja Pemerintah Aceh meminta bantuan Pemerintah Pusat masuk sebagai tim dalam melakukan negosiasi dan pembahasan kontrak dengan pihak asing.

Dalam membuat rancangan maupun naskah kerjasamapun Pemerintah Aceh diwajibkan mencantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan dalam melakukan kerjasama, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat memberikan surat kuasa (Full Power) kepada Gubernur atau pejabat Pemerintah Aceh lain yang ditunjuk untuk menandatangani naskah kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri.

Kepastian Hukum dan Jaminan Investasi

Solusi akhir pelaksanaan dari kerjasama tidak lain adalah adanya kepastian hukum dan jaminan berinvestasi, Aceh adalah daerah dengan status otonomi khusus didukung dengan seperangkat peraturan yang juga bersifat khusus, namun bagi para investor berfikir sangat simple “urusan ini dapat diselesaikan di Aceh atau Jakarta” sadar ataupun tidak ketentuan-ketentuan hukum nasional masih berlaku di Aceh.

Terdapat banyak regulasi di Indonesia dan terkadang satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih dan satu instansi ke instansi yang lainnya memiliki kewenangan, Realita yang demikian tidak semua investor paham. sadar ataupun tidak Aceh yang merupakan bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia masih membutuhkan regulasi yang bersifat nasinal, misalnya saja adanya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan yang Bersifat Nasional di Aceh. bagi yang melakukan negosiasi kontrak maupun yang membuat harus paham bahwa ada ketentuan lainnya yang bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Aceh, misalnya saja adakalanya investasi dilakukan namun objeknya berada pada lintas provinsi, tentu hal yang demikian merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Artinya adalah kepastian hukum dalam bentuk regulasi baik yang merupakan kewenangan Pemerintah maupun Pemerintah Aceh harus disampaikan pada investor yang ingn melakukan inverstasi di Aceh dan jika yang diperjanjikan objek kerjasamanya berada pada wilayah kabupaten/kota, maka sepatutnya Pemerintah Kabupaten/kota dilibatkan dalam pembahasan kerjasama tersebut yang acuan dalam melakukan kerjasamanya sesuai dengan yang diatur dalam Perpres.

*)Advokat dan Praktisi Hukum.

Komentar