SHARE

ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Warning Teungku Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak kepada Pemerintah agar tidak bertele-tele terkait implementasi butir-butir MoU Helsinki disebut sebagai bagian dari kontrol sosial.

“Saya sih tidak menafikan warning semacam itu. Warning bagian kontrol sosial kepada pemerintah,” kata Todung Mulya Lubis saat bincang lepas, Selasa (5/12) malam di salah satu warung di Banda Aceh.

Warning yang juga tidak kalah penting menurut Todung adalah agar tidak hadir pemerintah yang inefisiensi dan sebagiannya korupsi.

Dalam konteks Aceh, menurut Todung, kesempatan memiliki dana Otsus yang begitu besar mesti dimanfaatkan untuk memajukan Aceh.

“Dana otsus begitu besar. Akan habis 2027. Dana otsus yang begitu besar ini bisa untuk membangun infrastruktur ekonomi yang memungkinkan untuk membuat Aceh ini maju, lebih maju dari provinsi lain,” sebut Todung.

Todong mengingatkan bahwa zaman dengan dana berlimpah akan habis. Akan datang zaman susah. Jangan senang-senang sekarang tapi menyesal kemudian. “Harusnya, bersusah susah dahulu bersenang-senang kemudian,” tambah Todung.

Masih menurut Todung, persoalan Aceh sekarang bukan seperti dulu lagi, antara GAM dengan Pemerintah RI. Saat ini banyak dari mereka yang dahulu adalah GAM sudah melebur menjadi bahagian dari pemerintah.

“Persoalannya untuk saat ini adalah masyarakat yang merasa tidak mendapat haknya dengan pemerintah yang inefisiensi dan sebagiannya ada yang korup,” jelas Todung mengurai permasalahan Aceh saat ini.

Dalam konteks itu sosok yang pada masa konflik Aceh cukup aktif mendukung aktivitas advokasi perdamaian untuk Aceh menilai bahwa konflik seperti dulu tidak mungkin lagi terjadi di Aceh.

Konflik baru yang mungkin terjadi menurutnya adalah konflik akibat inefisiensi dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi, sebahagian yang masih melakukan korupsi, dan kelompok yang mengeruk keuntungan sehingga memicu ketidakpuasan dan akhirnya memunculkan warning dari bawah. []

Komentar