SHARE
Yusra Habib Abdul gani (tengah) dan penulis (ketiga dari kiri). Foto: Ist.

Suka atau tidak, 4 Desember 1976 adalah hari bersejarah bagi Aceh. Gimana tidak! Hasan Tiro dengan beraninya mendeklarasikan kemerdekaan Aceh, ketika Pemerintah Indonesia tengah sibuk-sibuknya menguasai Timor Portugis (yang kemudian menjadi Provinsi Timor Timur, kemudian merdeka pada tahun 2002).

Sejak saat itu, GAM sebagai motor politik dan AGAM sebagai sayap militer, mulai berjuang untuk memerdekakan Aceh. Praktis, Pemerintah Indonesia yang tidak rela melepaskan, melakukan berbagai operasi keamanan dan militer (termasuk intelijen). Tak perlu banyak kata menggambarkan Aceh saat itu. Cukup dengan kata, SURAM! Pokoknya, Aceh hari ini, bagus atau buruknya, telah melalui masa SURAM yang berlaku pada saat itu. Dan itu perlu dimaknai dan dijadikan pembelajaran bagi yang masih bernyawa!

Tapi malam tadi kami tidak membahas hal itu. Tidak ada bahasan tentang GAM ataupun lawannya. Karena ada punca ‘benang merah’ dalam sejarah memerdekakan Aceh (oleh GAM) yang perlu dibicarakan lebih dulu, yaitu “Aceh periode 1901-1945.”

Bersama Dr. Yusra Habib Abdul Ghani, sambil menikmati marthabaque, tanpa segelas kuphi, beliau membongkar sejarah Aceh dalam periode ini. Tarikan awalnya, ketika kebijakan politik etis diperkenalkan di tanah jajahan Belanda oleh Ratu Juliana pada tahun 1901, Aceh masih dalam keadaan perang (Belanda mendeklarasikan perang dengan Kesultanan Aceh pada 1873). Sehingga, “etis” tidak berlaku di Aceh, setidaknya hingga Perang Aceh berakhir dengan terbunuhnya Teungku Maat di Tiro sebagai “Wali Neugara” pada 3 Desember 1911.

Sehingga garis besarnya, ada kebijakan (politik, militer dan sosial-ekonomi) yang berbeda diterapkan bagi wilayah/orang Aceh dan non Aceh oleh Belanda. Contoh, ketika para pejuang ditangkap dan dibuang ke berbagai daerah di luar Aceh, bukannya “inggeh/manut,” malah kebanyakan menyulut masyarakat sekitar untuk melawan Belanda. Mungkin, “pungo” sudah jadi tabiat. Ironisnya, banyak pula yang masih belum ditemukan peninggalannya hingga saat ini. Setidaknya, “meupat jeurat” (seperti Cut Nyak Dhien dibuang ke Sumedang, Cut Meurah Intan dibuang ke Blora, dsb.) ataupun keturunannya yang masih hidup.

Kemudian, paska berakhirnya perang, ada 4 “faksi” yang muncul dalam periode ini (1911-1942): Pertama, faksi tokoh dan ulama yang tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan Belanda, namun menuntut untuk membangun kembali (setidaknya meringankan proses pembangunan) Dayah yg telah hancur akibat perang.

Harapan terselubungnya, Dayah dapat menjadi basis kaderisasi militer dan diplomasi bagi perjuangan. Tapi dalam perjalanannya, faksi ini kerap mengelak dari perkara politik. Sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan; kedua, faksi tokoh-tokoh yang bekerja sama dengan Belanda. Mereka menyatakan sumpah setia kepada Belanda dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh 119 tokoh Aceh. Yang artinya, siapa yang menjadi musuh Belanda, dia juga menjadi musuh tokoh-tokoh ini. Jelas, strategi Belanda, devide et impera;

Ketiga, faksi tokoh-tokoh yang opportunistic. Mereka tidak bermasalah dengan masyarakat Aceh pada umumnya, tapi juga punya hubungan baik dengan Belanda. Kebanyakan mereka pula belajar dari cara-cara berpolitik yang elegan dari tokoh-tokoh di Pulau Jawa. Salah satunya, berkecimpung dalam organisasi-organisasi yang tidak mengganggu (secara langsung) kepentingan Belanda, dan; keempat, faksi “Aceh Pungo” (Atjeh Moord). Faksi ini jelas mengatakan “tidak” kepada Belanda. Paska terbunuhnya Teungku Maat di Tiro, faksi ini bergerak tanpa komando. “Asay nyang bulek, hana kira agam, inong, aneuk miet, bamandum geupoh mate.” Masa ini dikenal sebagai masa yang paling pelik bagi Belanda.

Andai dibandingkan dengan kejadian beberapa tahun yang lalu, pergerakan faksi ini mungkin sama seperti “cell” al-qaeda paska terbunuhnya Osama bin Laden, tapi berbeda senjata (senjata ringan vs. Bom), dengan tingkat sporadic lebih tinggi karena skop kerja yang lebih kecil (Aceh vs. Global). Mungkin begitu kira-kira secara teknisnya. Kesamaannya, ianya menimbulkan efek teror yang lebih terasa dan sulit diprediksi. ‘Ya, ini menurut saya dan perlu penelitian lebih lanjut!’

Menariknya, ketika Sultan Muhammad Daud Syah (sebelumnya menyerahkan diri pada Belanda pada 1903, yang kemudian dilanjutkan oleh Wali Neugara) wafat pada tahun 1939 di Batavia, keempat faksi ini sempat membahas untuk mengembalikan Kesultanan Aceh, karena sang Sultan meninggalkan seorang Putra, Tuanku Raja ibrahim. Ternyata di dalam faksi ini ada yang menentang, serta ditolak mentah-mentah oleh Belanda. Jelas saja, ‘toh’ sudah ada faksi yg telah disebutkan di atas.

Kemudian ketika Belanda keluar, Jepang “dijemput” masuk ke Aceh pada tahun 1942. Ada “inferiority complex” disini. Ketika Jepang keluar pada tahun 1945, Aceh masuk secara perlahan ke dalam Indonesia bersamaan dengan diserahkannya wilayah Aceh kepada Komite Nasional Daerah (dibentuk dengan UU 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Pusat). Dan akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1945 Aceh, bendera Merah Putih berkibar di kantor Residen Aceh di bawah Gubernur Sumatera. Meunan!

Hematnya, ada banyak catatan menarik dari Surah malam tadi, termasuk paska Istana Kerajaan dipindahkan ke Keumala Dalam (Pidie); hubungan antara Keluarga Di Tiro, Tuanku Hasyem dan Sultan Muhammad Daud Syah; persyarikatan dan organisasi masyarakat dalam dinamika politik di Aceh masa itu; trik dan intrik Belanda melemahkan “Aceh pungo” atau mencegahnya sebelum “pungo,” dsb.

Tapi sulit mengurainya satu persatu, karena keterbatasan waktu dan berbagai “idea” yang tampaknya lebih cocok diangkat menjadi topik disertasi. Pada intinya, perlu ada narasi sejarah Aceh yang jelas dan faktual. Baik buruknya perjalanan Aceh dari masa ke masa, perlu dijadikan pembelajaran. Bukan hanya mengambil yang baik, kemudian menguburkan yang buruk. Baik dan buruk, sejarah adalah fakta. Dalam hal ini, Pak Yusra mengatakan bahwa “Aceh perlu belajar dari Denmark, terutama tentang sejarahnya di Perang Dunia II. Tidak ada debat, semua seragam, karena sejarahnya disebutkan dengan jelas dan jujur.” Ya, masalah penafsiran ataupun melihat dari sudut pandang yang berbeda, itu ranahnya pengamat dan tokoh muda.

Apabila ada pertanyaan, tunggu bukunya saja dari Pak Yusra!

Met Milad!

Komentar

SHARE
Danil Akbar Taqwadin
Danil Akbar Taqwadin, lahir di Banda Aceh, 8 April 1989. Lulusan Hubungan Internasional dan Kajian Strategik di Universiti Utara Malaysia. Sejak tahun 2013 mengajar Mata Kuliah Hubungan Internasional, Konflik dan Perdamaian, serta Hukum Internasional di beberapa Universitas di Aceh. Mulai menulis sejak 2010. Diantaranya beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam International Proceedings sejak 2012. Aktif menulis di jurnal, media cetak dan media elektronik. Serta ikut serta dalam berbagai penelitian terkait politik dan kebijakan publik di Aceh.