BERBAGI
Zaini Djalil (tengah) bersama koleganya yang ikut menjadi pengcara yang membela UUPA di MK. Foto: ist

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Zaini Djalil, SH, salah seorang pengacara yang mewakili DPRA, yang menggugat 557 dan 571 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang dinilai inkonstutisional karena telah melabrak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus menjadi semangat baru bagi rakyat Aceh.

Dalam bincang-bincang ringan dengan aceHtrend di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Jumat (12/1/2018) pukul 22.00 WIB, lelaki kelahiran Gampong Tanoh Mirah, Peusangan, Bireuen, tersebut mengatakan apa yang menjadi keputusan MK pada Kamis (11/1/2018) merupakan cemeti agar tumbuhnya energi baru bagi rakyat Aceh dalam memahami UUPA itu sendiri.

“Di samping bahwa MK telah mengabulkan permohonan judicial review terhadap pasal 557 dan 571 UU Pemilu karena bertentangan dengan UUPA dan dinilai bertentangan dengan konstitusi, semangat untuk memahami UUPA juga sangat penting,” ujarnya.

Ketua DPD Partai NasDem Propinsi Aceh itu menjelaskan, ada makna yang jauh lebih luar biasa dalam konteks tersebut, yaitu pertimbangan hukum majelis hakim yang dengan sangat jelas menggambarkan tentang kewenangan Aceh dan juga kedudukan hukum UUPA. “Bahwa UUPA adalah UU khusus bagi Aceh. Dalam sidang itu ditegaskan kembali tentang UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan.

“Coba simak hasil di MK itu, ada pengakuan terhadap Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Sehingga keberadaan UUPA menjadi lebih kuat karena pernyataan itu. Ini menjadi kekuatan kita bahwa bila ke depan DPR RI ingin melakukan perubahan terhadap UU tersebut, harus melakukan konsultasi dengan DPRA, sesuai dengan amanah di dalam UUPA itu sendiri,” kata advokat yang telah malang melintang dalam isu-isu keacehan.

Pun demikian, tambah lelaki yang konsisten menjalankan politik tanpa mahar, MK memberikan ruang bagi penyesuaian UUPA terhadap perkembangan zaman. Apalagi UU tersebut dibuat dengan latar belakang Aceh yang bergolak. Akan tetapi, itu sangat tergantung dengan kebutuhan rakyat Aceh serta setelah melakukan konsultasi dengan DPRA.

Menurut Zaini, rakyat Aceh harus memanfaatkan kekuatan ini dengan cara melihat kembali kelemahan-kelemahan UUPA dan kemudian membincangkannya dengan Pemerintah Aceh, DPRA, akademisi dan pihak lainnya. Tujuannya agar UU tersebut semakin kuat.

“Pada akhirnya, dengan adanya UUPA saya berharap bahwa akan berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat Aceh. Untuk itu bila dilihat adanya kelemahan, segera didiskusikan. Hal terpenting apa yang dikandung dalam UUPA menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat Aceh,” ujar lelaki ramah dan penuh gagasan itu. []

Komentar