Oleh Fahmi M. Nasir*)

Kemenangan yang diraih oleh koalisi Pakatan Harapan (PH), pimpinan Tun Mahathir Mohamad, dalam pemilu (Pilihan Raya Umum 14) Malaysia pada 9 Mei 2018 mengejutkan banyak pihak dan menjungkirbalikkan prediksi dari pengamat dalam dan luar negeri. Betapa tidak, inilah kali pertama koalisi pemerintah, Barisan Nasional (BN) dengan partai UMNO sebagai tulang punggungnya, kalah sejak Malaysia merdeka tahun 1957.

Para pengamat politik dalam dan luar negara rata-rata memprediksikan BN akan kembali menang mudah dalam pemilu, yang disebut-sebut sebagai pemilu paling penting dalam sejarah Malaysia, atau paling kurang menang tipis untuk tetap memerintah selama lima tahun ke depan. Koalisi PH yang terdiri dari Partai Peribumi Bersatu Malaysia (PPBM), Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Tindakan Demokratik (DAP) dan Partai Amanah Negara (Amanah) diramalkan akan kembali mengalami kekalahan seperti halnya pemilu sebelum ini.

Prediksi ini bisa jadi didasari pada beberapa kebijakan yang diambil menjelang pemilu seperti perubahan daerah pemilihan yang jelas-jelas memberikan keuntungan kepada BN, penguasaan total BN terhadap media utama baik cetak maupun elektronik, pemblokiran terhadap blog-blog berpengaruh yang berseberangan dengan pemerintah, pengesahan Akta Antiberita Tidak Benar 2018 (Anti-Fake News Act 2018) yang lebih ditujukan untuk membungkam pihak oposisi, tidak memberikan izin kepada oposisi untuk mendaftarkan koalisi mereka secara resmi ataupun menggunakan logo PH untuk digunakan dalam pemilu yang kemudian disusuli dengan pembatalan sementara PPBM yang didirikan oleh Tun Mahathir pada tahun 2016 setelah beliau keluar dari partai UMNO.

Prediksi mereka juga mungkin disandarkan pada kebijakan yang diambil oleh Suruhhanjaya Pilihan Raya (SPR) Malaysia -KPU kalau di Indonesia- yang menetapkan pemilu pada hari Rabu yang tentunya menyukarkan para pemilih yang berada di luar daerah atau negara untuk pulang ke daerah tempat mereka memilih. Kebijakan SPR yang juga merugikan oposisi adalah dengan hanya membenarkan gambar kandidat yang bertanding dan presiden partai saja untuk dipajang di kawasan mereka bertanding. Kebijakan ini dianggap sebagai cara untuk menghalangi partai oposisi memajang gambar Tun Mahathir Mohamad karena beliau bukanlah presiden partai walaupun beliau adalah ketua dan calon Perdana Menteri dari koalisi PH.

Akan tetapi kita tidak perlu heran dengan kegagalan para pengamat ini memprediksikan dengan tepat ramalan mereka. Mengapa begitu? Seberapa tepatkah prediksi para pakar itu? Bisakah prediksi itu dipertanggungjawabkan? Apakah pakar itu benar-benar mengerti isu-isu yang mereka bicarakan itu?

Al Pittampalli dalam bukunya Persuadable menyebutkan bahwa ada seorang Professor, Philip Tetlock yang sudah mengadakan studi komprehensif mengenai prediksi para pakar.
Professor Tetlock meneliti prediksi 284 orang pakar dalam bidang ekonomi dan politik mulai tahun 1984 sampai 2003.

Selama dua dekade itu ada 82,361 prediksi diberikan oleh 284 pakar itu. Prof. Tetlock meneliti satu demi satu prediksi itu dengan membandingkan apa yang diprediksikan dengan kenyataan yang terjadi sesudahnya.

Ternyata mayoritas prediksi para pakar itu tidak tepat. Prediksi para pakar itu malahan lebih kurang sama saja dengan pandangan dan prediksi orang-orang biasa.
Pelajaran yang dapat dipetik di sini adalah para pakar itu sebenarnya tidaklah mengerti isu-isu yang mereka bicarakan seperti yang mereka fikir mereka mengerti.

Begitu juga dengan prediksi mereka tentang pemilu ke-14 di Malaysia. Mereka sama sekali tidak memahami bagaimana sebenarnya kondisi di dalam masyarakat mulai dari kota besar sampai ke pelosok yang terpencil. Kalaulah pakar itu sedikit rajin mengamati perkembangan dalam masyarakat, rajin bertanya kepada rakyat kecil yang susah, maka mereka akan bisa melihat dengan jelas bagaimana masyarakat sudah pun menunggu-nunggu pemilu diadakan. Iya, masyarakat sudah menunggu pemilu untuk mengganti pemerintah yang tidak peka terhadap kesusahan yang dialami rakyat, mengganti pemerintah yang sudah digelar kleptokrasi karena berbagai skandal korupsi yang dilakukan terutamanya kasus mega korupsi 1MDB.

Cara Seorang Doktor

Menarik untuk kita telusuri bagaimana Tun Mahathir yang dulunya menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat selama 22 tahun (1981-2003) mewakili koalisi BN tiba-tiba menjadi pemimpin koalisi oposisi. Lebih menarik lagi karena sebelumnya Tun Mahathirlah yang memilih Najib Razak sebagai PM setelah mundurnya Tun Abdullah Badawi pada tahun 2009 yang lalu.

Untuk memahami langkah demi langkah yang diambil oleh Tun Mahathir ini dalam menyelesaikan masalah, menarik sekali untuk kita telusuri pola pikir dan tahapan demi tahapan yang ditempuhnya sehingga kita bisa mengerti apa alasan dan rasional setiap tindakannya itu.

Suatu ketika dahulu, saya pernah bertanya kepada almarhum Tan Sri Sanusi Junid, salah seorang yang lama bersama Tun Mahathir dalam suka dan duka baik ketika bersama-sama Tun Mahathir dalam pemerintahan ataupun sama-sama keluar dari UMNO untuk mendirikan partai baru PPBM. Tan Sri Sanusi Junid terakhir menjabat Ketua Lembaga Disiplin PPBM sampai akhir hayatnya pada 9 Maret 2018 yang lalu.

Ketika saya bertanya kepada Tan Sri Sanusi Junid bagaimana cara Tun Mahathir menyelesaikan masalah, Tan Sri Sanusi Junid berkata bahwa beliaupun pernah menanyakan soal ini kepada Tun Mahathir suatu ketika dahulu.

Tun Mahathir menjawab bahwa beliau melihat semua persoalan yang dihadapinya sesuai dengan latar belakang beliau sebagai doktor, demikian cerita Tan Sri Sanusi Junid.
Tun Mahathir berkata: “Cara merawat orang sakit sama dengan cara menyelesaikan suatu masalah dalam negara. Apabila seorang pasien datang pada saya, saya terlebih dahulu melakukan diagnosa untuk mencari tahu apa penyakitnya. Setelah saya tahu penyakitnya maka saya memilih obat yang sesuai untuknya. Jika ada pil saya kasih pil, jika yang ada hanya obat cair maka saya berikan obat itu. Jika ada obat cair yang manis saya pilih yang manis; kalau tidak ada yang manis saya kasih yang pahit. Jika penyakitnya perlu dioperasi maka saya akan bius dahulu dan bila pasien tidak sadar baru saya operasi. Tetapi, jika penyakit itu memerlukan operasi sedangkan obat bius tidak ada, maka jika perlu, dan dalam keadaan darurat, saya akan ikat pasien erat-erat dan saya akan operasi walau pun pasien itu menangis dan berteriak kuat-kuat.”

Konteks inilah yang membuat Tun Mahathir kembali turun gunung setelah skandal 1MDB meletus dan menjadi berita utama di berbagai media di seluruh dunia pasca Wall Street Journal (WSJ) menurunkan berita eksklusif mega korupsi 1MDB yang melibatkan Najib Razak pada bulan Juli 2015.

Tun Mahathir melihat sudah waktunya beliau membantu Malaysia menyelesaikan skandal 1MDB yang membawa dampak negatif bagi ekonomi negara itu. Cara yang beliau pilih untuk menyelesaikan masalah 1MDB dan masalah lain yang timbul akibat 1MDB ini adalah persis seperti seorang doktor merawat pasien yang sakit.

Skandal 1MDB

1MDB (1 Malaysia Development Berhad) ini mulanya dibentuk oleh Najib Razak pada tahun 2009 dengan tujuan untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat kegiatan keuangan sekaligus untuk menggairahkan ekonomi Malaysia melalui berbagai investasi yang strategik. Berita negatif tentang 1MDB mulai terdengar di awal tahun 2015 ketika badan itu gagal membayar sejumlah hutang mereka ke bank dan pemegang obligasi mereka.
Kasus 1MDB kemudian meledak setelah WSJ melaporkan bahwa mereka sudah melihat bukti-bukti transaksi penyalahgunaan dana itu dari tujuan aslinya. WSJ mengabarkan bahwa mereka mempunyai bukti hampir $700 juta uang yang bersumber dari 1MDB dimasukkan ke dalam rekening pribadi Najib Razak. Bagi yang ingin mengetahui secara terperinci kasus 1MDB ini, ada baiknya menunggu terbitnya buku Billion Dollar Whale yang ditulis oleh wartawan WSJ, Tom Wright dan Bradley Hope, pada bulan September 2018 ini.

Setelah itu, seperti kita baca dari berbagai media, satu per satu kisah penyelewengan dana 1MDB diberitakan secara terperinci lengkap dengan ke mana aliran dana itu dibawa. Investigasi terhadap kasus mega korupsi 1MDB pun dilakukan di manca negara seperti Swiss, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, UEA dan Luxembourg. Jaksa Agung Amerika Serikat, Jeff Sessions, bahkan menyebutkan kasus 1MDB adalah skandal kleptokrasi terparah sepanjang abad ini. Bagaimana tidak, diperkirakan paling sedikit sekitar $4,5 miliar dana 1MDB sudah digelapkan.

Jauh sebelum kasus ini diketahui oleh publik, Tun Mahathir sudah mengetahui ada yang tidak beres dengan 1MDB. Sebelum media-media utama dunia melaporkan kasus 1MDB, Sarawak Report, portal media milik reporter Clare Rewcastle Brown lah yang pertama sekali mengungkapkan kasus ini sedikit demi sedikit. Namun belum ada media-media utama yang melakukan tindak lanjut terhadap ekspos yang dilakukan oleh portal Sarawak Report itu.

Setelah Tun Mahathir mempelajari dengan seksama kasus ini, beliau datang berjumpa dengan Najib untuk menawarkan bantuan mencari jalan keluar kasus ini. Tun Mahathir mengingatkan Najib bahwa skandal 1MDB ini akan berakibat fatal bagi ekonomi Malaysia dan pada akhirnya akan menjadi penyebab kalahnya BN dalam pemilu yang akan datang.
Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Tun Mahathir adalah dengan membentuk Majlis Penasehat (Council of Elders), sama halnya dengan yang beliau lakukan begitu PH memenangkan pemilu ke-14 pada 9 Mei lalu. Salah satu langkah yang akan diambil dalam menangani masalah 1MDB ketika itu, menurut Tun Mahathir, tentu saja, selain melakukan perombakan dalam kebijakan ekonomi, siapa saja yang bersalah dalam skandal 1MDB harus mempertanggungjawabkan kesalahan mereka di depan hukum.

Sayangnya Najib Razak menolak mentah-mentah uluran tangan mentornya itu. Bahkan dia mengatakan kepada Tun Mahathir untuk tidak usah khawatir dengan skandal 1MDB karena itu hanyalah isu yang dihembuskan oleh oposisi saja. Najib Razak kemudian menambahkan bahwa Tun Mahathir tidak perlu takut BN akan kalah dalam pemilu ke depan karena uang adalah raja (cash is king). Melalui uang semuanya bisa diatur, demikian lebih kurang kata Najib Razak ketika itu.

Melihat kondisi begini, maka pada bulan Agustus 2014 Tun Mahathir secara terbuka menarik dukungannya terhadap Najib Razak. Ketika itu Tun Mahathir masih tetap dalam partai UMNO. Beliau mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggerakkan anggota UMNO yang lain untuk sama-sama mendesak Najib Razak secara terbuka untuk bertanggung jawab atas skandal 1MDB.

Tun Mahathir pun kemudian secara rutin menulis dalam blognya (www.chedet.cc) berbagai macam penyelewengan yang terjadi dalam 1MDB. Pada saat yang sama pula banyak blogger yang mulai menulis skandal 1MDB ini, baik melalui blog atau media sosial lainnya, untuk memberikan penerangan kepada rakyat apa, bagaimana serta resiko yang akan dihadapi oleh UMNO dan Malaysia kelak kalau skandal ini tidak ditangani.

Di antara nama-nama yang banyak berjasa mengungkap kasus 1MDB bersama-sama dengan Tun Mahathir baik melalui blog, FB, twitter atau melalui cara lain adalah Syed Akbar Ali, almarhum Din Turtle, SatD, Suara Kmp, Yaacob Osman, Zulfahan Pagon, Akhramsyah Muammar Ubaidah, Wan Ahmad Fayhsal, almarhum Tan Sri Sanusi Junid, Matthias Chang, Firdaus Abdullah, Shamsul Akmar, Sufi Yusoff, Raja Nazarudin, Siti Farah Abu Hassan, Darus Saad, Hamdan Abdul Rahman, Zulkifli Muhammad, A. Kadir Jasin, Haniff Katri dan banyak lagi pahlawan tidak dikenal yang berjuang demi bangsa dan negara mereka Malaysia.

Gerakan menentang penyelewengan 1MDB ini kemudian terus membesar seperti gelinding bola salju. Pada awal tahun 2014, Tan Sri Sanusi Junid melakukan inisiasi mendirikan group media sosial yang diberi nama Melayu Berani Bersatu (MBB). Banyak lagi group-group serupa yang mengandalkan media sosial sebagai medium perjuangan mereka.

Pada bulan November 2015, berdiri pula Gerakan Ketua Cawangan UMNO (GKCM) di mana Tan Sri Sanusi Junid adalah penasehatnya dan Tun Mahathir adalah patronnya. Ceramah demi ceramah diadakan untuk menerangkan kepada anggota UMNO khususnya dan rakyat pada umumnya tentang bahaya skandal 1MDB bagi masa depan Malaysia.

Pada bulan Februari 2016 Tun Mahathir kemudian mengumumkan untuk keluar daripada UMNO karena menurutnya perjuangan UMNO sudah melenceng dari tujuan awal untuk berjuang demi agama, bangsa dan tanah air. Setelah keluar UMNO, intensitas Tun Mahathir melakukan safari perjalanan keliling Malaysia untuk menerangkan bahaya 1MDB terus meningkat. Begitu juga dengan tulisan-tulisan beliau dalam blognya yang semakin sering menulis tentang 1MDB.

Pada 4 Maret 2016, Tun Mahathir bersama-sama dengan pemimpin oposisi dan tokoh terkemuka Malaysia mengumumkan usaha yang dinamakan Deklarasi Rakyat. Deklarasi ini bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tanda tangan rakyat Malaysia untuk meminta campur tangan Yang Di Pertuan Agong Malaysia menyelesaikan skandal 1 MDB yang sudah menjadi buah bibir di seluruh dunia.

Sayangnya walaupun berhasil mengumpulkan sekitar 1,5 juta tanda tangan rakyat usaha ini tidak membawa hasil yang maksimal. Namun, Deklarasi Rakyat inilah dapat dikatakan sebagai titik awal mulainya kerjasama antara Tun Mahathir dengan tokoh-tokoh partai oposisi seperti Lim Kit Siang (DAP), Wan Azizah dan Azmin Ali (PKR), Mohamad Sabu (Amanah) yang selama puluhan tahun berseberangan dengannya. Peran besar di balik layar telah dimainkan oleh Tan Sri Sanusi Junid dalam menjembatani kerjasama Tun Mahathir dengan tokoh oposisi terutama dengan Lim Kit Siang.

Peran yang sama juga dilakoni oleh Tan Sri Sanusi ketika berbincang untuk membentuk gabungan menentang Najib Razak dan pemerintah BN melalui pertemuan dengan Tian Chua dari Partai Keadilan Rakyat, Raja Nazarudin, Iskandar dan Anuar Mohd Nor. Tentunya banyak lagi pertemuan serupa yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyatukan visi dan persepsi mereka tentang bagaimana caranya menyebarkan informasi mengenai mega korupsi 1MDB kepada rakyat terutama yang tinggal di kampung-kampung.
Kalau rakyat sudah sadar akan bahaya dari skandal 1MDB dan berbagai penyelewengan lain yang dilakukan oleh pemerintah BN maka biasanya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk sampai ke tahap rakyat sudah tidak bisa menerima lagi segala tindakan pemerintah. Tahap inilah yang dalam bahasa Melayu disebut dengan sudah meluat. Kalau masyarakat sudah meluat, maka apapun propaganda yang dilakukan oleh pemerintah BN tidak akan ada pengaruhnya lagi.

Melihat Deklarasi Rakyat ini masih belum optimal, maka Tun Mahathir pun memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mendirikan partai baru sebagai wadah perjuangan yang baru. Akhramsyah Muammar Ubaidah, selaku salah seorang dari tujuh pendiri Partai Peribumi Bersatu Malaysia (PPBM) mengatakan bahwa pada 8 September 2016 lahirlah partai itu secara resmi. Sejak saat itu PPBM terus menjalin komunikasi dengan partai oposisi lain untuk membuat satu koalisi baru untuk menandingi koalisi pemerintah BN dalam pemilu mendatang.

Lahirnya Pakatan Harapan

Akhramsyah kemudian menambahkan bahwa pada 14 Juli 2017 koalisi baru yang diberi nama PH resmi lahir. Koalisi PH kemudian sepakat untuk mengangkat Tun Mahathir Mohamad sebagai ketua mereka.

Melihat perkembangan politik Malaysia pada hari itu ketika Perdana Menteri Keempat Tun Dr Mahathir Mohamad dalam usianya yang ke 92 dipilih menjadi Pengerusi (Ketua) Pakatan Harapan yang notabenenya akan menjadi lawan kepada koalisi yang memerintah Malaysia, Barisan Nasional, dengan UMNO sebagai komponen utamanya, ingatan saya kembali melayang jauh kepada peristiwa yang saya lihat melalui kaca televisi di dalam ferry yang sedang merapat ke Pelabuhan Penang setelah menempuh perjalanan sekitar enam jam dari Pelabuhan Belawan, Medan.

Ketika itu, saya dalam perjalanan berangkat kembali ke kampus Universitas Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), setelah sebelumnya pulang kampung di luar rencana ketika ayahanda saya meninggal dunia. Itulah sebabnya peristiwa itu masih terasa segar dalam ingatan saya.

Sore itu, 22 Juni 2002, saya melihat berita bahwa Tun Dr Mahathir Mohamad mengumumkan beliau akan mengundurkan diri dari menjadi Presiden UMNO sekaligus Perdana Menteri Malaysia ketika beliau berpidato di Perhimpunan Agung UMNO.

Saya lihat, secara spontan beramai-ramai orang ke podium dan meminta Tun Dr Mahathir Mohamad menarik balik pengunduran diri beliau.

Singkat cerita, kemudian pada malam hari itu, seperti yang sama-sama kita ketahui, kesepakatan telah tercapai di mana Tun akan terus menjadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO setahun lagi sampai dengan berakhirnya Konferensi OKI (OIC) di Kuala Lumpur pada Oktober 2003.

Setelah Tun pensiun dari jabatan Perdana Menteri, saya dan kawan-kawan yang belajar di Malaysia mendapat kesempatan untuk berjumpa dan berinteraksi dengan beliau dalam berbagai kesempatan.

Suatu ketika saya bertanya, apa kira-kira rahasia Tun tetap enerjik bahkan di waktu usianya yang ketika itu sudah lebih dari 80 tahun.

Beliau menjawab bahwa tidak ada rahasia sama sekali, hanya saja setelah pensiun beliau semakin rajin membaca dan semakin banyak beraktivitas.

Beliau memberitahukan bahwa jadwalnya berpidato lebih padat ketika beliau sudah tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Intinya adalah terus melakukan berbagai aktivitas sepanjang masa.

Ketika usia beliau sudah mencapai 92 tahun, beliau kembali aktif dalam partai politik. Menariknya lagi selain beliau mendirikan partai baru, Parti Peribumi Bersatu Malaysia (PPBM), Tun kembali dipilih sebagai Pengerusi (Ketua) Pakatan Harapan, koalisi partai-partai oposisi – PPBM, PKR, AMANAH dan DAP – di Malaysia di mana Tun Mahathir lah yang akan menjadi Perdana Menteri sekiranya PH menang dalam pemilu ke-14.

Pemerintah BN Represif

Langkah demi langkah yang dilakukan oleh Tun Mahathir membuat Najib Razak semakin panik dan bertindak tidak rasional dalam menghadapi kritikan dan ekspos terhadap skandal mega korupsi 1MDB.

Najib Razak menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menutupi skandal 1MDB. Satu per satu fasilitas yang diterima oleh Tun Mahathir dalam kapasitasnya sebagai mantan Perdana Menteri Malaysia ditarik. Najib Razak juga menggunakan media utama untuk menyerang dan menjelek-jelekkan Tun Mahathir di mata rakyat.

Orang lain yang berani menyentuh isu 1MDB langsung dipecat baik dari anggota partai UMNO atau dari jabatan dalam pemerintah sekalipun. Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat dari Wakil Perdana Menteri dan juga dari Wakil Presiden UMNO pada bulan Juli 2015 karena berani menanyakan skandal ini kepada Najib Razak. Nasib yang sama juga diterima oleh Shafie Apdal yang dipecat dari jabatan Menteri. Shafie Apdal kemudian pulang ke Sabah untuk mendirikan Partai Warisan yang dalam pemilu kemarin berhasil menang di negara bagian Sabah dan sekaligus menjadi Ketua Menteri di sana mengalahkan koalisi BN. Shafie Apdal juga bergabung dengan koalisi PH di tingkat pemerintahan federal.
Menteri Besar Kedah ketika itu, Mukhriz Mahathir juga dipaksa berhenti dari jabatannya itu pada bulan Februari 2016. Lain lagi dengan nasib yang diterima oleh Khairuddin Abu Hassan dan pengacaranya Matthias Chang. Keduanya dipenjara setelah mereka membuat laporan mengenai penyelewengan 1MDB di London, Singapura, Perancis dan Hong Kong.

Tim yang dibentuk untuk menyelidiki skandal 1MDB di Malaysia pun dibubarkan begitu saja. Jaksa Agung yang lama, Abdul Gani Patail dipecat serta merta dan diganti dengan Mohamed Apandi Ali. Apandi Ali ini kemudian dengan serta merta pula membebaskan Najib Razak dari segala tuduhan penyelewengan 1MDB dan mengatakan bahwa uang yang masuk ke rekening Najib RAzak itu adalah uang donasi dari pangeran Arab Saudi. Apandi mengatakan bahwa sisa uang itu sudah pun dikembalikan. Padahal dalam bukti jejak transaksi ke mana uang 1MDB ini diselewengkan jelas didapati bahwa uang itu mengalir untuk orang-orang dekat Najib Razak seperti isterinya Rosmah Mansur, anak tirinya Riza Aziz, Jho Low dan lain-lain.

Najib Razak juga tidak lagi menyambung kontrak Gubernur Bank Negara Malaysia, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz dengan alasan Zeti sudah memasuki usia pensiun. Padahal kepakaran Zeti sudah terbukti dan masih diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah moneter yang dihadapi. Rupanya Zeti merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk mengambil tindakan hukum terhadap penyelewengan 1MDB yang sudah melanggar aturan hukum perbankan di Malaysia.
Nasib yang sama juga dirasakan oleh Ketua MACC (KPK kalau di Indonesia) Tan Sri Abu Kassim yang dipindahkan ke unit yang lebih kecil di luar MACC. Masih banyak lagi pegawai pemerintah yang dipersekusi gara-gara mereka tidak mahu berkomplot dengan Najib dalam skandal 1MDB.

Sudah tentu Najib bisa sewenang-wenang bertindak karena dia juga dibantu oleh banyak pegawai pemerintah ataupun siapa saja yang bersedia berkomplot dengannya.
Skandal 1MDB ini ternyata diikuti oleh satu persatu skandal yang lain seperti FELDA, MARA dan lain-lain yang membuat kondisi ekonomi Malaysia semakin mundur.

Kondisi ekonomi Malaysia yang semakin terpuruk mengakibatkan banyak anggaran belanja negara yang dipangkas. Lapangan kerja juga semakin sulit diperoleh oleh anak-anak muda yang baru tamat kuliah. Banyak juga pekerja-pekerja yang diputuskan kontraknya di tengah jalan.

Masyarakat menjadi semakin marah dan tidak berdaya ketika pemerintah Malaysia menerapkan pajak ke atas barang dan jasa (GST) sebesar 6% mulai 1 April 2015. Kebijakan ini membuat daya beli semakin turun karena harga barang melonjak tinggi.
Pemerintah juga mencabut subsidi terhadap bahan bakar minyak. Bahkan harga minyak berubah setiap minggu sekali dengan alasan untuk disesuaikan dengan harga minyak di pasaran internasional. Hal ini semakin membuat harga barang meningkat tajam karena ketidakpastian harga minyak dan juga meningkatnya biaya transportasi barang dan jasa yang senantiasa naik ketika minyak naik dan tidak pernah turun ketika harga minyak turun.

Sekarang atau tidak sama sekali

Di saat keadaan ekonomi semakin terpuruk, skandal pun satu per satu terungkap, pemerintah BN bukannya mencoba untuk menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi tapi malah mencoba menyembunyikan keadaan itu kepada rakyat. Propagada demi propaganda terus dilakukan melalui media utama yang dikuasai pemerintah BN untuk menampakkan seolah-olah keadaan ekonomi negara berkembang dengan baik.

Kalau ada media alternatif yang mencoba menyuarakan suara rakyat atau mencoba menerangkan keadaan yang sebenarnya, maka langsung saja itu dicap sebagai propaganda pihak oposisi. Tidak cukup dengan itu, media alternatif yang berpihak kepada rakyat langsung saja diblok sehingga tidak dapat diakses.

Menghadapi kondisi yang cukup sulit ini, para pemimpin partai oposisi untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia bersatu padu jauh-jauh hari sebelum pemilu. Dari awal mereka sudah sepakat bahwa Tun Mahathir akan menjadi Perdana Menteri dan Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail sebagai Wakil Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku de facto pemimpin partai PKR juga memberikan restu untuk kerjasama di antara partai oposisi untuk melawan koalisi BN. PH juga jauh-jauh hari sudah sepakat dengan manifesto dan program kerja yang akan dilakukan seandainya mereka menang nantinya.
Ceramah demi ceramah yang rutin dilakukan sejak Deklarasi Rakyat pada 2016 yang diberi nama Selamatkan Malaysia dilanjutkan dengan rapi ke seluruh pelosok Malaysia. Mereka menyiarkan langsung ceramah ini melalui media sosial seperti FB. Tema yang diangkat dalam ceramah pun cukup terfokus dan mudah diterima oleh rakyat seperti skandal penyelewengan bagaimana caranya Najib Razak mencuri uang 1MDB, penyelewengan dalam FELDA, GST yang dibenci oleh rakyat serta tingginya biaya hidup.

Isu-isu yang diangkat oleh PH ditambah dengan sudah muaknya rakyat pada beragam penyimpangan oleh pemerintah BN membuat ceramah-ceramah tersebut dihadiri oleh rakyat dalam jumlah yang besar. Mereka betul-betul sudah muak dengan pemerintah kleptokrasi BN. Mereka datang untuk mendengar bagaimana solusi yang akan ditempuh oleh PH seandainya PH menang pemilu.

Meskipun PH tidak diberikan akses langsung oleh media utama yang dikuasai pemerintah BN, namun PH sangat pandai memanfaatkan kelebihan teknologi dan media sosial untuk berbagi gambar dan video ceramah itu melalui internet sehingga ia menjadi viral.

Pihak pemerintah BN pula memberikan fokus untuk menyerang Ketua PH yaitu Tun Mahathir. Beliau terus dihina, dijelek-jelekkan oleh media utama. Tun Mahathir dikatakan bertujuan untuk menghancurkan Malaysia. Strategi ini rupanya menjadi bumerang karena rakyat kemudian bersimpati pada Tun Mahathir yang sudah memimpin Malaysia selama 22 tahun suatu masa dahulu.

Rakyat melihat bagaimana setiap hari Tun Mahathir terus berjalan ke seluruh pelosok Malaysia untuk berpidato. Mereka melihat bagaimana Tun Mahathir di usianya yang sudah tua itu begitu bersemangat dalam berpidato bahkan sampai satu jam lebih di setiap sesi. Mereka melihat Tun Mahathir masih berdiri dengan gagah, berpidato dengan lancar, isi pidatonya pula mudah dicerna oleh rakyat. Rakyat kagum dengan determinasi, daya juang dan stamina prima yang masih dimiliki oleh Tun Mahathir.

Intensitas pidato politik Tun Mahathir dan PH semakin tinggi menjelang pemilu dilangsungkan. PH sadar inilah peluang yang paling besar bagi mereka memenangkan pemilu. Faktor utamanya adalah oposisi tidak pernah sesolid ini pada pemilu sebeumnya. Sentimen rakyat yang sudah muak dengan berbagai kasus korupsi, penyelewengan, intimidasi dan persekusi yang dilakukan oleh pemerintah BN juga semakin memuncak. Cacian dan makian oleh pemerintah BN kepada Tun Mahathir semakin menambah kebencian rakyat.

Rakyat pun sepertinya tidak sabar lagi untuk menunggu sampainya waktu untuk memilih di hari pemilu. Rakyat sudah bertekad untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah BN dengan mengalahkan mereka pada pemilu kali ini. Sentimen inilah yang tidak ditangkap oleh sebagian para pengamat yang mungkin tidak pernah turun ke lapangan membaca tren yang sedang berkembang sehingga prediksi mereka pun salah besar.

Di saat-saat akhir masa kampanye, koalisi PH mendapatkan suntikan yang sangat besar dengan turunnya tokoh-tokoh seperti Tun Daim Zainuddin dan Tan Sri Rafidah Azis untuk berkampanye bagi memenangkan PH. Tokoh-tokoh itu dikenal sangat berkaliber sewaktu berada dalam Kabinet Menteri bersama Tun Mahathir suatu ketika dulu. Tun Daim Zainuddin bahkan digelar dengan sebutan The Oracle karena kepiawaiannya dalam memprediksikan secara tepat hasil pemilu sebelumnya.

Pada malam menjelang pemilu, Tun Mahathir melakukan orasi yang diberi nama Amanat PRU 14. Pidato ini disiarkan secara langsung melalui media sosial FB dan diikuti secara langsung oleh sekitar 266 ribu penonton. Inti pidato itu adalah mengajak rakyat untuk keluar memilih dan membuat perubahan di tingkat pimpinan negara dengan memilih PH. Kata-kata Tun Mahathir dalam amanat itu yang sangat menyentuh perasaan generasi muda khususnya adalah ketika beliau berkata bahwa ini adalah kali terakhir yang dapat beliau sumbangkan sedikit perjuangan untuk negara tercinta ini.

Bisa jadi sepenggal kalimat di ataslah yang semakin membuat rakyat Malaysia terpacu untuk membuat perubahan. Hasilnya inilah pertama sekali sepanjang sejarah Malaysia, pihak oposisi berhasil memenangkan pemilu. Hasil ini juga mengantarkan kembali Tun Mahathir ke kursi Perdana Menteri Malaysia untuk kali yang kedua setelah mengundurkan diri sekitar 15 tahun yang lalu. Kemenangan PH ini disambut gembira oleh rakyat Malaysia karena mereka sudah terbebas dari pemerintah kleptokrasi. Mereka kini menaruh harapan yang tinggi kepada pemerintah PH yang dipimpin Tun Mahathir untuk keluar dari segala kemelut dan krisis yang dihadapi untuk menggapai hari esok yang lebih cerah.

Pasca Pemilu

Sebaik saja PH memenangkan pemilu dan berhak untuk memerintah di tingkat federal, Tun Mahathir langsung saja mengumumkan libur dua hari pada Kamis dan Jumat seperti yang sudah dijanjikan seandainya PH menang. Menurut banyak pihak, hal ini dilakukan bukan dengan tanpa alasan apa-apa. PH mau memanfaatkan ujung minggu yang panjang itu untuk melakukan beberapa pelantikan yang penting dan memberikan pasar waktu yang cukup untuk memberikan reaksi terhadap pelantikan itu sebelum pasar dibuka lagi pada hari Senin. Kebijakan ini juga membuat transaksi keuangan tidak dapat lagi dilakukan oleh pemerintah BN.

Tun Mahathir selaku Perdana Menteri kemudian mengumumkan bahwa Menteri Keuangan kali ini adalah Lim Guang Eng, yang sebelumnya sudah membuktikan diri dapat menjadikan Penang sebagai salah satu negara bagian paling maju di Malaysia ketika dia menjadi Ketua Menteri selama dua periode di sana. Menteri lain yang sudah diumumkan adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri dan Mohamad Sabu sebagai Menteri Pertahanan.

Beliau juga mengumumkan dibentuknya Majlis Penasehat (Council of Elders) yang akan membantu Kabinet Menteri menyelesaikan beragam masalah krusial yang dihadapi terutama masalah ekonomi dan finansial ketika proses peralihan kekuasaan dari pemerintah lama ke pemerintah baru. Majlis ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan program untuk mencapai janji 100 hari yang dibuat oleh PH kepada rakyat. Majlis ini terdiri dari lima orang putra-putri terbaik Malaysia yang mempunyai reputasi gemilang dalam bidangnya. Mereka adalah Tun Daim Zainuddin, Tan Sri Zeti Akhtar Azis, Tan Sri Hassan Merican, Tan Sri Robert Kuok Hock Nien dan Prof. Dr. Jomo Kwame Sundaram.
Tun Mahathir juga sudah bergerak cepat dengan mengambil beberapa keputusan strategis, baik mengenai ekonomi ataupun mengambil tindakan terhadap Najib Razak dan konco-konconya, pada hari pertama beliau masuk kantor. Tentunya pola kerja beliau ini masih tetap mengikuti formula seorang doktor yang menangani pasien yang sedang sakit.

Bagaimanakah ke depan perjalanan pemerintahan Tun Mahathir dan koalisi Pakatan Harapan? Dapatkah mereka mengemban amanah rakyat dengan baik untuk lima tahun ke depan? Melihat gerak cepat yang dilakukan oleh Tun Mahathir dan Majlis Penasehat, bukan mustahil kita akan melihat Malaysia akan kembali berkembang dengan pesat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata negara tetangganya.

*)Penulis adalah Pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa DMeusara (JDM) & Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia. Email: fahmi78@gmail.com