Mahathir Mohamad. Foto: AFP.

Kemenangan Pakatan Harapan dalam pemilu Malaysia menandai kejatuhan rezim Pemerintah yang bertahan selama 61 tahun. Menariknya, rezim ini dijatuhkan oleh Mahatir Muhammad yang pernah menguasai Malaysia selama lebih dari 2 dekade. Lantas, apa saja yang menyebabkan kekalahan rezim Pemerintah? bagaimana prediksi berjalannya transisi politik di bawah rezim baru? Dan apakah berpotensi munculnya kekerasan atau tidak?

Flashback Pemerintah vs. Oposisi

Malaysia menggunakan sistem demokrasi parlementer, namun tetap mengukuhkan kekuasaan raja di negeri-negeri semenanjung. Artinya, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan, sedangkan Kepala Negara dipilih melalui Majlis Raja-Raja atau disebut Yang di-Pertuan Agong.

Perdana Menteri merupakan pimpinan partai atau aliansi partai mayoritas yang menguasai parlemen. Sistem kepemiluannya hampir sama ketika Indonesia di masa Orde Baru. Artinya pemilih mencoblos partai politik bukan individu. Dan partai menentukan kandidat yang akan dikirim ke parlemen.

Sejak kemerdekaan (1957), Malaysia dikuasai oleh Barisan Nasional (BN). BN merupakan aliansi partai yang dipimpin oleh UMNO, parpol berisikan etnik Melayu. Meskipun didalamnya juga terdapat partai besar lainnya seperti MCA (parpol etnik Tionghoa) dan MIC (parpol etnik India). Beberapa parpol lainnya juga bergabung, walaupun raihan suaranya tidak terlalu signifikan dibandingkan tiga parpol besar tersebut.

Di lain pihak, Partai Islam seMalaysia (PAS), Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Tindakan Demokratik (DAP) selalu konsisten menjadi golongan oposisi atau sering disebut sebagai pembangkang. Sejak Pemilihan Raya Umum 2008, ketiga partai politik ini membentuk aliansi yang dikenal dengan Pakatan Rakyat (PR). Sejak saat itu, tingkat perolehan suara BN di berbagai daerah pemilihan atau dikenal dengan Dewan Undangan Negeri (DUN) semakin berkurang dengan “meningkatnya” pengaruh oposisi dari tahun ke tahun. Di tahun 2008, perolehan suara PR (yang kemudian berubah menjadi Pakatan Harapan (PH) di tahun 2018) mencapai 83 kursi, 2013 sebesar 90 kursi dan 2018 meningkat tajam sebesar 125 kursi mengalahkan BN. Di tahun 2018, PH beraliansi dengan Partai PPBM, Partai Warisan dan Partai Amanah.

Selama 2008-2018, BN dipimpin oleh Mohammad Najib bin Abdul Razak, yang merupakan pemimpin UMNO dan menjabat Perdana Menteri Malaysia. Mirisnya, Najib disinyalir terlibat dalam skandal mega-proyek yang merugikan Negara sekitar 700 juta US Dollar. Akibatnya, ekonomi Malaysia sempat goyah, kemudian Pemerintah membuka keran investasi asing secara massif dan memberlakukan pajak tambahan (Goods & Service Tax/GST) di dalam negeri. Belum lagi, “kebijakan”-nya menjebloskan kembali Anwar Ibrahim ke dalam penjara di tahun 2015 atas kasus sodomi (selaku pimpinan Partai Keadilan Rakyat dan diproyeksi sebagai pimpinan aliansi oposisi dalam pemilu 2018) menuai kritikan pedas dari segenap masyarakat. Hal ini memperburuk kepercayaan masyarakat yang telah lama curiga atas dugaan praktik-praktik jahat, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para kader dan struktur rezim pemerintah. Yang paling krusial, perseteruaanya dengan Mahathir Muhammad (PM Malaysia 1971-2003) dan Muhyiddin Mohd.
Yassin (Deputy Chairman BN, 2009-2016) memancing golongan para “ureung chik nanggroe” salah satunya Alm. Tan Sri Sanusi Juned, keluar kembali untuk menjatuhkan Pemerintahan Najib dalam pilihan raya umum 2018. Sejarah bobroknya proses pemilu di Malaysia juga memicu lahirnya gerakan Bersih 4.0 di akhir 2015 silam. Gerakan sosial berbentuk mass rallies yang dilakukan di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu (Sabah) dan Kuching (Sarawak) menuntut proses pemilu yang adil dan transparan. Gerakan ini terinspirasi dari yellow shirts movement di Thailand (2005-2006) yang berupaya menurunkan Thaksin Sinawathra dari Perdana Menteri, meskipun ideologi dan mekanisme gerakannya cukup berbeda.

Potensi kekerasan masa transisi

Apa yang berlaku di Malaysia dapat dikatakan sebuah revolusi. Bagaimana tidak! Pemerintahan yang telah tajam mengakar ke berbagai aspek sosial, ekonomi, hukum, politik dan birokrasi selama 61 tahun berhasil digulingkan oleh kekuatan oposisi. Karenanya, proses transisi diyakini akan berlangsung lama dan bukan tanpa hambatan.

Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana perubahan politik yang demikian drastis di level elit dapat juga berlaku di level grassroots? Lantas, apakah kondisi ini berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan kekerasan di level ini?

Beberapa jam setelah diumumkan kemenangan PH, pesan broadcast menyebar ke berbagai grup Whatsapp beranggotakan WN Malaysia. Pesan ini intinya menghimbau simpatisan PH agar tidak terlalu euphoria menyambut kemenangan bersejarah ini. Sebab ditakutkan akan muncul bentrok atau bentuk ketidakamanan lainnya. Himbauan ini bisa jadi muncul atas pertimbangan dua hal:

Pertama, BN bisa saja tidak menerima kekalahan dan melakukan tindak anarki; kedua, berkaca pada sejarah, bahwa euphoria terlalu berlebihan paska pemilu pernah menjadi sebab berlakunya kerusuhan etnik di tahun 1969 yang merubah sistem politik sehingga kental berbasis etnik. Beruntungnya, situasi politik berlangsung aman hingga dilantiknya Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri pada kamis malam silam, meskipun kondisi keamanan belum dapat dipastikan seluruhnya.

Terkait dengan ini, Nidzam Sulaiman & Kartini @Aboo Thalib (2017) memandang pesimis akan berlakunya situasi chaos dan kekerasan dalam masyarakat Malaysia. Alasannya, pertama, isu kontestasi politik partai tidak terlalu menjadi “jualan” yang menarik dalam mendesain berlakunya kekerasan berbanding isu etnik. Kedua, karena standard of living yang tinggi, masyarakat Malaysia lebih memilih untuk “mengamankan” economic security berbanding terlibat terlalu jauh dalam urusan politik, kecuali bagi mereka yang merupakan kader dan struktur dalam partai. Ketiga, Pemerintah menyediakan akses pendidikan yang cukup baik dan merata bagi masyarakat. Dogma pembangunan cukup ditekankan dalam pendidikan Malaysia, sehingga ancaman pergolakan politik ataupun bentuk kekerasan massif dapat menimbulkan ketidakstabilan politik yang bermuara pada melemahnya pembangunan Negara cukup tertanam dalam mindset masyarakat.

Keempat, pihak keamanan (polisi) terlatih cukup baik untuk mengawal/mencegah terjadinya kekerasan. Sektor keamanan ini juga didukung oleh undang-undang Internal Security Act of 1960 yang kemudian direvisi menjadi Security Offense (Special Measure) Act of 2012, serta instrumen hukum lainnya seperti Official Secret Act of 1972, Sedition Act of 1948, Societies Act of 1966 dan Printing Presses & Publications Act of 1984. Instrumen ini menjadi payung hukum tindak otoritarian Pemerintah yang berlangsung sejak dulu. Kelima, media massa dihegemoni menjadi super structure dalam mengelola masyarakat luas. Sedangkan media sosial yang menggunakan akses internet belum terlalu digunakan oleh sebagian besar masyarakat Malaysia, terutama di daerah rural. Sehingga alur informasi masih dapat dikontrol oleh Pemerintah. Keenam, pengaruh dari fenomena luar negeri tidak terlalu menjadi concern bagi masyarakat untuk terlibat terlalu jauh, contohnya tidak ada aksi massa menolak kekerasan di Suriah, Palestina, atau apapun seperti halnya yang terjadi di Indonesia atau Negara-negara demokratis lainnya. Bentuk-bentuk aksi penolakan hanya terbatas dalam lingkungan kampus maupun media sosial. Dan ketujuh (di luar pandangan Nidzam Sulaiman & Kartini @Aboo Thalib) bahwa, budaya perjuangan melalui kekerasan memang tidak pernah menjadi bagian daripada sejarah proses politik Malaysia. Diplomasi dan negosiasi merupakan mekanisme utama politik Negara yang ditanamkan sejak dini, bukan perjuangan melalui cara-cara yang “ekstrim.”

Hemat saya, saat ini level demokrasi di Malaysia telah meningkat drastis. Bisa jadi hal ini dampak dari demokratisasi Arab Spring atau mungkin saja ini merupakan angin demokratisasi Indonesia (bayangkan dominasis Golkar masa orde baru dan reformasi 1998) yang telat sampai. Apapun faktornya, mengawal proses transisi ini agar berjalan lancar tanpa gesekan, apalagi kekerasan, menjadi tugas berat bagi pihak oposisi yang telah menjadi pemegang kuasa politik, terutama bagi Mahatir Muhammad sebagai Perdana Menteri. Di satu sisi, jaringan politiknya secara personal cukup massif dan mengakar, namun di sisi lain, motor politik yang “dikendarainya” bisa jadi cukup asing bagi sebagian besar masyarakat. Sehingga muncul rasa pesimis melihat pihak oposisi tiba-tiba menguasai pemerintahan. Namun apabila berhasil, aura demokrasi di Malaysia tentu akan lebih semarak ke depannya. Semoga!

Danil Akbar Taqwadin
Dosen FISIP UINAR, tengah melanjutkan S3 di Malaysia.Email: danylabay@gmail.com

Danil Akbar Taqwadin
Danil Akbar Taqwadin, lahir di Banda Aceh, 8 April 1989. Lulusan Hubungan Internasional dan Kajian Strategik di Universiti Utara Malaysia. Sejak tahun 2013 mengajar Mata Kuliah Hubungan Internasional, Konflik dan Perdamaian, serta Hukum Internasional di beberapa Universitas di Aceh. Mulai menulis sejak 2010. Diantaranya beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam International Proceedings sejak 2012. Aktif menulis di jurnal, media cetak dan media elektronik. Serta ikut serta dalam berbagai penelitian terkait politik dan kebijakan publik di Aceh.